Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kompas.com - 20/09/2021, 14:18 WIB
Foto dirilis Selasa (14/9/2021), memperlihatkan seorang perwira menunjukan peta Kepulauan Tanimbar, di Pusat Informasi Tempur KRI RE Martadinata. KRI Raden Eddy Martadinata-331 (REM-331) yang merupakan kapal perang kombatan mengampu tugas tambahan di masa pandemi ini untuk menghadirkan vaksinasi Covid-19 bagi warga yang tinggal di pulau terluar dan terpencil. ANTARA FOTO/FB ANGGOROFoto dirilis Selasa (14/9/2021), memperlihatkan seorang perwira menunjukan peta Kepulauan Tanimbar, di Pusat Informasi Tempur KRI RE Martadinata. KRI Raden Eddy Martadinata-331 (REM-331) yang merupakan kapal perang kombatan mengampu tugas tambahan di masa pandemi ini untuk menghadirkan vaksinasi Covid-19 bagi warga yang tinggal di pulau terluar dan terpencil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong legalisasi aset di pulau terluar Indonesia dalam upaya meningkatkan nilai perekonomian daerah tersebut.

"Ini merupakan pulau kecil terluar yang strategis dari sisi pertanahan dan keamanan dan sudah ada mercusuarnya. Tugasnya memberikan arah dan menjadikan bukti NKRI hadir di sini. Kementerian ATR/BPN bertugas untuk mendata, melegalisasi sebagai aset negara. Tantangan berikut kita coba pikirkan bagaimana pulau di sini bisa ada pemanfaatan setelah legalisasi supaya ada nilai ekonomis lebih," kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dalam keterangan sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (20/9/2021).

Sebelumnya ia melakukan kunjungan kerja ke Pulau Mengkudu dan Pulau Salura di perbatasan Australia yang terletak di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (18/9/2021) guna memastikan negara atau pemerintah hadir serta memberi perhatian kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

Baca juga: Satgas BLBI Bakal Sita 1.672 Aset Tanah Lagi, Luasnya 15,28 Juta M²

"Ini merupakan satu dari 111 pagar pulau terluar NKRI. Dengan coba kita klaim pulau di sini kita harapkan dapat ada zona ekonomi eksklusif serta menguntungkan nelayan kita," kata Surya Tjandra.

Dengan adanya legalisasi, kata dia, berbagai hal bisa dilakukan terkait kepemilikan tanah seperti pemberian warisan ataupun pengajuan pembiayaan ke bank.

Surya Tjandra juga akan menyampaikan kepada kementerian terkait untuk membantu kebutuhan pulau tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTT Jaconias Walalayo menegaskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan digencarkan di Pulau Salura. Dengan demikian pada tahun 2022 Pulau Salura ditargetkan menjadi pulau lengkap.

"Sertifikat tanah yang sudah terdaftar itu 240 bidang. Saya sampaikan, tahun depan masuk lagi di sini untuk pulau lengkap," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.