Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

G33 Sepakat Isu Ketahanan Pangan dan Pertanian Jadi Paket Kebijakan di WTO

Kompas.com - 20/09/2021, 18:48 WIB
Elsa Catriana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berhasil menggalang dukungan politik dari negara-negara berkembang dan kurang berkembang (least developed countries/LDCs) untuk menyepakati isu-isu pertanian yang akan menjadi Paket Kebijakan dalam Koferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-12 yang akan digelar akhir tahun ini.

Kesepakatan dilakukan mencapai melalui Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) G33, yang berlangsung secara virtual pada Kamis (16/9/2021) pekan kemarin.

Pertemuan yang digagas Indonesia ini dilaksanakan setelah perundingan tentang isu pertanian dengan WTO menemui jalan buntu.

Baca juga: Ingin Masuk Pasar Ekspor, Simak Istilah-istilah Perdagangan Ekspor Berikut

“Konsolidasi G33 diperlukan untuk menyelesaikan isu prioritas WTO dan mencari jalan keluar tentang ketahanan pangan (food security) pada isu stok pangan (Public Stockholding/PSH), instrumen pengamanan impor produk pertanian pada Special Safeguard Mechanism (SSM), dan pemotongan subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan,” ujar Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dalam siaran resminya, dikutip Kompas.com, Senin (20/9/2021) .

Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia sebagai koordinator kelompok G33 dan dihadiri para Menteri terkait perdagangan, Wakil Menteri, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, para duta besar, dan para pejabat senior negara anggota G33.

Menurut Mendag, pertemuan ini menjadi momentum terbentuknya soliditas kelompok negara berkembang dan LDCs G33 di WTO untuk menyukseskan tercapainya kesepakatan isu pertanian pada KTM WTO ke-12.

Baca juga: Waspada, Ini Modus Penipuan Perdagangan Berjangka Komoditi

“Perjuangan G33 ini adalah bentuk usaha melindungi kepentingan petani kecil dan miskin di negara berkembang, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan penghidupan (livelihood security), dan pembangunan pedesaan (rural development). Saat ini, negara maju masih memberikan subsidi dengan nilai yang cukup tinggi kepada petani sehingga mendistorsi perdagangan global,” imbuh Mendag.

Perwakilan negara G33 secara umum menyampaikan pandangan agar negara berkembang dan LDCs diberikan policy space dalam menjamin ketahanan pangan dan untuk mempertahankan pertanian skala kecil yang digunakan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com