Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Tak Penuhi Panggilan hingga Mengaku Tak Punya Utang

Kompas.com - 22/09/2021, 10:47 WIB
|

Dokumen menjelaskan, aset kredit eks-BPPN jumlahnya sebesar Rp 82,94 triliun. Rinciannya, obligor PKPS Rp 30,4 triliun yang terdiri dari 16 obligor tanpa jaminan/jaminan tidak dikuasai, dan 6 obligor dengan jaminan atau jaminan dikuasai.

Kemudian, debitur ATK di PUPN mencapai Rp 24,3 triliun terdiri dari 11.277 berkas. Sementara Debitur ATK di kantor pusat Rp 28,1 triliun.

Aset kredit kedua adalah aset kredit eks-PPA Rp 8,83 triliun. Asetnya terdiri dari aset kredit di PUPN Rp 3,9 triliun dan aset kredit dikelola kantor pusat Rp 4,9 triliun.

Aset kredit ketiga adalah piutang BDL Rp 10,03 triliun, terdiri dari eks-dana talangan Rp 7,72 triliun dan eks-dana penjaminan Rp 2,31 triliun.

Sedangkan aset lainnya tak lebih dari Rp 10 triliun. Aset properti Rp 8,06 triliun, aset saham Rp 77,9 miliar, aset surat berharga Rp 489,4 miliar, aset inventaris Rp 8,47 miliar, dan aset nostro Rp 5,2 miliar.

Baca juga: Profil Nirwan Bakrie, Mantan Bos Lapindo yang Menunggak Utang BLBI

Utang besar, bayar kecil

Dsisi lain, ada pula obligor yang ditagih paksa pemerintah karena jumlah utangnya belum kunjung lunas setelah 22 tahun berlalu. Salah satu yang ditagih paksa adalah taipan zaman orde baru pemilik Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Arya Panduarta Kaharudin Ongko.

Penagihan paksa dilakukan lantaran pelunasan Kaharudin bernominal kecil padahal utangnya mencapai Rp 8,2 triliun. Akhirnya, pemerintah menyita aset properti hingga rekening bank milik Ongko.

Tercatat ada dua escrow account milik Ongko yang disita negara dari bank swasta nasional. Escrow account pertama berjumlah Rp 664,9 juta dan escrow account dalam bentuk dollar AS senilai 7,63 dollar AS atau Rp 109,5 miliar.

Total uang yang sudah masuk kas negara mencapai Rp 110,17 miliar. Dana ini sudah masuk ke kas negara pada Senin (20/9/2021) sore.

Penyitaan harta kekayaan milik Ongko sendiri terjadi sejak 20 September 2021, setelah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sudah menagih sejak tahun 2008. Agar utangnya segera lunas, Ongko juga dicekal ke luar negeri.

Baca juga: 6 Obligor BLBI Temui Satgas, Ada Perwakilan Keluarga Bakrie

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Spend Smart
The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

Whats New
Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Rilis
5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

Whats New
Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus 'Sat Set', Dorong Digitalisasi

Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus "Sat Set", Dorong Digitalisasi

Whats New
Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Whats New
Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Whats New
Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Whats New
Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Whats New
PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

Whats New
Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+