Teten Masduki Janji Akan Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai tindak lanjut dari audiensi 16 perwakilan Asosiasi Paguyuban dan Pedagang Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/9/2021) di Istana Negara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggelar pertemuan dan dialog dengan Asosiasi dan Paguyuban Pedagang Indonesia.

Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM harus bertahan, bangkit, dan tumbuh usahanya walaupun di tengah tantangan pandemi Covid-19.

Hal itu karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, mengingat 99 persen masyarakat Indonesia adalah pelaku UMKM.

Baca juga: BLT UMKM Bakal Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkeu

“Banyak masukan dari teman-teman asosiasi, seperti pelonggaran usaha dengan mengikuti level PPKM, membutuhkan tambahan modal, kemudahan untuk mengakses pembiayaan, terkait legalisasi, pengurusan NIB di OSS, digitalisasi, supply bahan baku, dan lainnya,” ujar Menkop UKM Teten Masduki dalam pertemuan dengan Asosiasi UMKM, dikutip Kompas.com dalam siaran resminya, Kamis (23/9/2021).

Menurut dia, dialog dengan para asosiasi UMKM ini sangat bagus, apalagi di masa PPKM ini, pemerintah harus memahami problem yang dihadapi oleh mereka.

“Di tengah pandemi ketika ekonomi lesu, mereka inilah penggeraknya. Usaha besar menunda investasi. UMKM tidak bisa menunda ekspansi bisnis, mereka dinamisator, penggerak ekonomi ketika sulit," kata Menkop.

"Oleh karena itu, tuntutan mereka supaya tetap dapat menggerakkan ekonomi, akses pembiayaan, akses pasar, dan pendampingan, layak kita penuhi. Kalau tidak, ekonomi kita bisa melemah,” sambungnya.

Teten menambahkan, dari hasil pertemuan ini, pihaknya akan melakukan tindak lanjut satu per satu dan akan menyinergikannya dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Paguyuban Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya Puji Hartoyo mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan pendampingan untuk para UMKM, khususnya pelaku usaha warteg dan PKL dengan memberikan pelatihan digitalisasi.

Baca juga: BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

“Kami sudah melakukan berbagai pendampingan dan pelatihan, salah satunya dengan Grab. Dari sini diharapkan kami bisa masuk ke dalam LKPP karena target dari presiden 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM,” ungkap Puji.