Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi bahari yang sangat besar. Oleh sebab itu, perlu dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian bangsa.

Hal itu diungkapkannya dalam acara memperingati Hari Maritim Nasional secara virtual yang jatuh pada hari ini, Kamis (23/9/2021).

“Kita harus melihat bahari sesuai perkembangan zaman, yaitu bagaimana melihat bahari yang sangat luas ini dapat dimanfaatkan demi kemajuan perekonomian bangsa yang akhirnya membawa kesejahteraan,” ujar Budi Karya.

Baca juga: Kembangkan BLK Maritim di Serang, Kemenaker Gandeng Pemerintah Austria

Ia menjelaskan, sektor maritim Indonesia memiliki beragam kekuatan yang bisa terus dikembangkan yakni bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, perikanan, pelayaran, pertahanan, hingga industri maritim.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan. Dalam hal ini, Kemenhub telah membangun transportasi laut, dan infrastruktur pelabuhan.

“Salah satu pencapaian yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat adalah berjalannya program tol laut secara masif,” kata dia.

Budi Karya menilai, adanya tol laut membuat konektivitas antar wilayah Indonesia, khususnya wilayah timur bisa terwujud. Hal itu berdampak pada disparitas harga yang selama ini terjadi bisa ditekan.

“Serta pemerataan ekonomi khususnya di wilayah timur dan daerah terpencil bisa diatasi,” imbuhnya.

Ia pun mengajak, seluruh insan perhubungan melakukan berbagai langkah kongkrit untuk mendukung terwujudnya pembangunan industri maritim. Sehingga kemandirian maritim dapat terwujud dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat tercapai.

“Mengajak seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menguatkan komitmen dalam pembangunan bahari Indonesia, selain memperkuat ekonomi, juga memperkuat kedaulatan bangsa,” jelas Budi Karya.

Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengatakan, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan potensi besar yang ada di sektor transportasi laut, guna mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Terlebih, mengingat Indonesia memiliki 5,9 juta kilometer persegi area yuridis laut, dan dari 90 persen lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut, di mana 40 persennya melewati perairan Indonesia.

Optimalisasi potensi itu dilakukan dengan penyediaan infrastruktur transportasi laut yang memadai, mulai dari tol laut, angkutan subsidi, kapal perintis, dan kapal ternal.

“Pada tahun 2021, pelayanan penyelenggaraan angkutan laut di seluruh wilayah Indonesia meliputi tol laut sebanyak 30 trayek, angkutan subsidi PSO Pelni 26 trayek, kapal perintis 118 trayek, dan kapal ternal 6 trayek,” jelas Ahmad.

Baca juga: ITS Luncurkan Kapal Tanpa Awak, Menhub: Saatnya RI Kuasai Teknologi Maritim
Menurut dia, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membangun sektor transportasi laut adalah adanya disparitas harga antara wilayah di Indonesia, konektivitas, biaya logistik, dan pendanaan.

Oleh karenanya, Kemenhub telah menentukan arah kebijakan transportasi laut tahun 2020-2024. Terdiri dari mewujudkan angkutan laut yang murah, mudah, simple dan kompetitif, serta meningkatnya konektivitas transportasi laut.

Selain itu, mendorong tersedianya infrastruktur pelabuhan yang berdaya saing, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim, dan meningkatknya efektivitas penegakkan hukum di laut.

“Serta mendorong meningkatnya integrasi dalam pengelolaan organisasi di sektor transportasi laut,” kata Ahmad.

Baca juga: Pengusaha Kapal Khawatir Investor Asing Bisa Ganggu Industri Maritim