Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya belanja pemerintah daerah untuk beragam bantuan sosial yang masuk klaster perlindungan sosial.

Bendahara Negara ini kecewa karena belanja pemda juga memiliki peranan penting.

Harusnya pemda memanfaatkan anggaran yang sebagian besar ditransfer oleh pemerintah pusat untuk beragam bantuan sosial kepada warganya.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

"Ini sangat disayangkan karena daerah juga tetap memiliki peranan penting. Karena tadi belanja pusat naik untuk bansos, tetapi belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan," kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menegaskan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja tersebut.

Hingga Agustus 2021, belanja perlindungan sosial pemda baru mencapai Rp 5,86 triliun atau -27,4 persen dari Rp 8,07 triliun di tahun 2020.

Meski anggaran perlindungan sosial di pemda tidak sebesar pemerintah pusat, setidaknya tetap ada anggaran untuk belanja bansos.

"Ini salah satu yang kita dorong dalam rapat koordinasi karena pemda dalam APBD meskipun dananya tidak sebesar pemerintah pusat, tetapi mereka memiliki anggaran. Harusnya itu digunakan untuk membantu masyarakat, terutama dalam situasi yang luar biasa berat," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Akibat macetnya penyaluran, simpanan pemda di perbankan kembali menumpuk. Jumlahnya naik dari Rp 173,7 triliun pada Juli 2021 menjadi Rp 178,95 triliun pada Agustus 2021.

Padahal, pemerintah sudah mewajibkan pemda membangun pos anggaran Covid-19 di setiap komponen TKDD.