Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Kompas.com - 23/09/2021, 16:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya belanja pemerintah daerah untuk beragam bantuan sosial yang masuk klaster perlindungan sosial.

Bendahara Negara ini kecewa karena belanja pemda juga memiliki peranan penting.

Harusnya pemda memanfaatkan anggaran yang sebagian besar ditransfer oleh pemerintah pusat untuk beragam bantuan sosial kepada warganya.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

"Ini sangat disayangkan karena daerah juga tetap memiliki peranan penting. Karena tadi belanja pusat naik untuk bansos, tetapi belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan," kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menegaskan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja tersebut.

Hingga Agustus 2021, belanja perlindungan sosial pemda baru mencapai Rp 5,86 triliun atau -27,4 persen dari Rp 8,07 triliun di tahun 2020.

Meski anggaran perlindungan sosial di pemda tidak sebesar pemerintah pusat, setidaknya tetap ada anggaran untuk belanja bansos.

"Ini salah satu yang kita dorong dalam rapat koordinasi karena pemda dalam APBD meskipun dananya tidak sebesar pemerintah pusat, tetapi mereka memiliki anggaran. Harusnya itu digunakan untuk membantu masyarakat, terutama dalam situasi yang luar biasa berat," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Akibat macetnya penyaluran, simpanan pemda di perbankan kembali menumpuk. Jumlahnya naik dari Rp 173,7 triliun pada Juli 2021 menjadi Rp 178,95 triliun pada Agustus 2021.

Padahal, pemerintah sudah mewajibkan pemda membangun pos anggaran Covid-19 di setiap komponen TKDD.

Sebanyak 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Begitu pula pada komponen Dana Desa dan DID.

Sayangnya, realisasi DAU/DBH khusus untuk penanganan Covid-19 baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari Rp 39,2 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun, tetapi baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari Rp 39,2 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun.

Adapun penyaluran dana khusus Covid-19 dari komponen DID baru Rp 3,3 triliun dari Rp 5,9 triliun yang teralokasi.

Sementara realisasi pada komponen Dana Desa baru Rp 5,8 triliun dari total transfer Rp 43,3 triliun.

"Jadi ini kelihatan pemda penggunaan DAU dan DBH masih relatif rendah untuk penanganan Covid-19. Ini masih bisa dikejar dan kita harap bisa memberi dampak yang lebih bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com