Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Kompas.com - 23/09/2021, 16:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti beberapa pemerintah daerah (pemda) dengan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 yang masih rendah.

Salah satu provinsi yang disorot bendahara negara ini adalah Provinsi Banten.

Provinsi Banten menjadi provinsi dengan selisih pendapatan dan realisasi belanja yang tinggi sebesar 19,7 persen.

Baca juga: Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda Untuk Bansos Numpuk di Bank

Artinya, dana yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke provinsi itu justru lambat dibelanjakan.

"Realisasi APBD sampai Agustus ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar namun belanjanya masih rendah. Di kota Banten itu, di mana transfer sudah cukup besar namun belanjanya masih jauh lebih rendah," kata kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Berbanding terbalik dengan Banten, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan progres belanja paling cepat. Selisih pendapatan dan realisasi belanja di provinsi ini -0,63 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jawa Tengah merupakan satu-satunya wilayah dengan realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatannya.

"Ada daerah yang jumlah realisasi pendapatan dengan belanja mendekati yang mereka belanjakan. Jawa Tengah adalah satu provinsi yang ditransfer dan langsung dibelanjakan. Ini berarti masyarakat langsung menerima (manfaatnya)," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lebih lanjut menjelaskan, mayoritas belanja pemda lebih rendah dibanding pendapatan yang ditransfer pemerintah pusat.

Wajar saja, simpanan pemda di perbankan kembali menumpuk. Jumlahnya naik dari Rp 173,7 triliun pada Juli 2021 menjadi Rp 178,95 triliun pada Agustus 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.