Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Kompas.com - 23/09/2021, 17:05 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan, menengah (UMKM).

Usul itu disampaikan langsung oleh Kowantra saat bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Kamis (23/9/2021).

"Kowantara mengusulkan agar biaya-biaya pendirian koperasi terjangkau, maka perlu ada subsidi dari pemerintah untuk memudahkan usaha mikro dan kecil mendirikan atau membentuk sebuah koperasi di masing-masing asosiasi atau komunitasnya," ujarnya lewat pesan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Menurut Mukroni, pertemuan dengan Menkop UKM merupakan tindak lanjut pertemuan antara asosiasi UMKM dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 15 September 2021.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Saat ini, Kowantara telah memiliki koperasi yang berada di tiga daerah, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan memperluas pembentukkan koperasi Kowantara.

"Kowantara di bulan September ini akan membentuk koperasi sekunder yang bernama Induk Koperasi Warung Tegal Nusantara (Inkowantara)," ujarnya.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada Juli 2021, sebanyak 63.955.369 juta atau 99,61 persen merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil jumlahnya 193.959 atau 0,30 persen.

Sementara, jumlah usaha menengah 44.728 atau 0,07 persen. Sedangkan, usaha skala besar hanya 5.550 atau 0, 008 persen.

Dengan jumlah yang begitu besar di struktur usaha mikro dan kecil, Kowantara menilai kehadiran pemerintah harus kian dirasakan oleh pelaku usaha.

"Perlu ditingkatkan kelembagaan di struktur kementerian negara yaitu dari Kementerian Koperasi dan UKM ke level kementerian koordinator, yaitu ke Kementerian Koordinator Ekonomi Bidang Koperasi dan UKM," kata dia.

Baca juga: Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com