Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Kompas.com - 23/09/2021, 18:00 WIB
Yoga Sukmana

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembentukan holding ultra mikro masih menyisakan pekerjaan rumah meskipun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah mendapat izin menjadi pemegang saham Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) pada 10 September 2021 lalu.

Saat ini, BRI sedang dalam proses melaksanakan rights issue. Periode pengajuan penebusan rights issue menjadi saham dari investor publik berlangsung mulai 13-22 September 2021. Sementara, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali BRI telah mengeksekusi haknya pada 13 September melalui inbreng Pegadaian dan PNM senilai Rp 54,77 triliun.

Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri (Wamen) BUMN mengungkapkan, ada dua isu yang masih jadi kendala antara Kementerian BUMN dan OJK dalam proses pembentukan holding ultra mikro tersebut.

Baca juga: Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Pertama, terkait Galeri 24. Pegadaian saat ini memiliki bisnis gadai dan tabungan emas. Dalam menjalankan bisnis itu, perusahaan memiliki institusi atau korporasi untuk melakukan jual beli emas yang dinamakan Galeri 24. Sementara dalam konsep pengaturan perbankan, perusahaan non keuangan dilarang menjadi anak usaha bank

"Pada saat mendapat persetujuan OJK, terkait Galeri 24 ini masih di-pending hingga tiga tahun ke depan. Kami sedang mencari aturan untuk bisa menyesuaikan sehingga ke depan ini tetap menjadi bagian dari holding ultra mikro," jelas dia saat paparan di Komisi VI DPR, Rabu (22/9/2021).

Pria yang akrab disapa Tiko tersebut menambahkan, untuk mengakomodasi itu, kemungkinan bakal dibuat aturan baru terkait bank bullion atau bank yang menyimpan emas secara fisik. Hingga saat ini, bank jenis tersebut belum memiliki izin di Indonesia.

Rencana pembuatan terkait bank bullion ini pun sebenarnya sedang dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tiko bilang, pihaknya masih menunggu terkait aturan tersebut.

Baca juga: Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Jika aturannya keluar, Kementerian BUMN akan mengajukan Pegadaian sebagai institusi pertama yang akan menjadi bank bullion di Indonesia. Pasalnya, secara prinsip perusahaan tersebut sudah memiliki tabungan emas namun konteksnya sebagai titipan karena tidak tercatat pada neraca keuangannya.

Kedua, terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam aturan perbankan, BMPK terhadap pihak terkait batasnya hanya 10 persen dari modal. Dengan batasan tersebut maka BRI akan terkendala memberikan dukungan untuk penguatan Pegadaian dan PNM.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN tengah mengajukan pengecualian untuk PMN dan Pegadaian agar mendapatkan BMPK sebesar 30 persen.

"Ini sama seperti pada kasus Pertamina sebagai perusahaan negara yang punya tujuan khusus, OJK bisa memberikan kelonggaran khusus dengan menaikkan BMPK," ujar Tiko.

Dengan modal BRI yang mencapai sekitar Rp 270 triliun dan BMPK 10 persen terhadap pihak terkait dalam anak usahanya maka dukungan yang bisa diberikan kepada PNM dan Pegadaian akan terbatas. Sementara jika BMPK 30 persen maka dukungan modal bisa mencapai Rp 100 miliar untuk mendukung kedua anak usahanya.

"Dengan 30 persen maka PNM dan Pegadaian bisa mendapatkan pembiayaan yang murah dari dana pihak ketiga BRI yang tentunya sangat lebar, Ini juga akan sangat membantu menurunkan biaya dana," pungkas Tiko. (Dina Mirayanti Hutauruk | Handoyo)

Baca juga: Ini Alasan Kementerian BUMN Bentuk Holding Ultra Mikro

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kementerian BUMN membeberkan kendala pembentukan holding ultra mikro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com