Tekan Penggunaan Dollar AS, Pemerintah Siapkan Insentif Untuk Pengusaha yang Gunakan LCS

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) tengah gencar berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) dalam transaksi bilateral.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi mengatakan, saat ini pemerintah sedang merumuskan insentif bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan ketentuan LCS.

Hal itu dilakukan untuk menarik minat para pelaku usaha menggunakan mata uang lokal dalam setiap transaksi dagang mereka.

Baca juga: Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

"Kita juga coba sinergi dengan pemerintah. Kita sudah ada kesepakatan, saat ini pemerintah sedang dalam kajian untuk membantu memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang menggunakan LCS ini," kata Doddy dalam diskusi virtual, Kamis (23/9/2021).

Dengan demikian, lanjut Doddy, transaksi bilateral dengan mata uang lokal ini tidaklah bersifat mandatory, melainkan tergantung pada mekanisme pasar.

"Yang jelas, BI memfasilitasi kerja sama dengan negara mitra, kita juga berikan fleksibilitas kepada bank-bank ACCD yang ditunjuk. Harapannya pelaku ekonomi akan tertarik dengan sendirinya," lanjut dia.

Doddy menjelaskan, LCS merupakan upaya BI untuk meninggalkan dominasi dollar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi.

Dengan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, permintaan dollar AS berpotensi berkurang setelah BI melakukan kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan beberapa bank sentral negara Asia.

Baca juga: Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

“Dilihat dari sisi investasi valas, LCS berpotensi mengurangi porsi permintaan dolar AS, sehingga penguatan dolar AS juga akan berkurang,” kata Doddy.

Saat ini sudah ada empat negara yang menerapkan LCS dengan Indonesia yakni bank sentral Jepang, Malaysia dan Thailand.