Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan kolaborasi Kompas.com dan MUC Consulting, untuk Sahabat Kompas.com bertanya dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Apakah Pindah Alamat Harus Ganti NPWP dan Lapor Kantor Pajak?

Kompas.com - 24/09/2021, 07:46 WIB
Ilustrasi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NPWP adalah. Gambar diambil pada 13 Mei 2020. SHUTTERSTOCK/SUKARMAN STIlustrasi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NPWP adalah. Gambar diambil pada 13 Mei 2020.

Adapun untuk pengajuan permohonan secara manual atau tertulis, Anda perlu membubuhkan tanda tangan basah di formulir sebelum dikirim secara langsung atau via pos, jasa kurir, atau ekspedisi.

Apabila pengajuan pindah domisili telah memenuhi ketentuan, KPP akan mengirimkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) via email jika pengajuan dilakukan secara elektronik atau via pos jika pengajuan secara langsung atau via pos.

KPP akan memberikan keputusan paling lama lima hari kerja sejak BPS diterbitkan. Jika permohonan diterima, Anda akan menerima surat pindah dan surat pencabutan atas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari KPP lama.

Baca juga: Usaha Bangkrut Akibat Pandemi, Bagaimana Status NPWP Saya?

Selanjutnya, KPP baru akan menerbitkan NPWP dan SKT maksimal satu hari kerja setelah menerima tembusan surat pindah dan surat pencabutan SKT dari KPP lama.

Adapun jika permohonan ditolak, KPP akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikannya ke pembayar pajak dengan tembusan ke KPP baru.

Dalam beberapa kasus, kantor pajak secara jabatan bisa memindahkan tempat terdaftar wajib pajak ke KPP yang wilayah kerjanya mencakup alamat baru pembayar pajak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini bisa terjadi sehubungan dengan integrasi data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca juga: Suami Istri Sama-sama Kerja, Lebih Baik Pisah atau Gabung NPWP?

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Salaam....

Suwarjono

 

Catatan:

Tanya-tanya Pajak merupakan kolaborasi Kompas.com dan MUC Consulting, untuk Sahabat Kompas.com bertanya seputar kebijakan danpraktik perpajakan.

Sahabat Kompas.com dapat mengajukan pertanyaan lewat komentar artikel ini, melalui komentar di link artikel konsultasi pajak ini, atau langsung klik ini.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.