Pengawasan Layanan Bank Digital Bakal Terus Diperketat

Kompas.com - 24/09/2021, 14:37 WIB
Ilustrasi Bank Digital ShutterstockIlustrasi Bank Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan peraturan baru yang lebih ketat terkait pengawasan layanan bank digital. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan data nasabah bank digital.

“Kami memang belum punya basis hukum terkait perlindungan data nasabah. Tapi kami sudah menaruh pilar-pilar untuk itu, karena perlindungan konsumen jadi perhatian di OJK,” ujar Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto dalam acara @Ngobrol Tempo, seperti dikutip Kompas.com dari siaran pers, Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Ia mengatakan OJK memang telah menerbitkan dua peraturan di sektor perbankan, yakni POJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum Baru dan POJK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

POJK Nomor 12 Tahun 2021 memuat definisi bank digital yakni bank berbadan hukum di Indonesia yang menyediakan layanan keuangan secara digitalisasi. Namun kata Anung, peraturan itu belum memuat secara rinci tentang keamanan sebuah layanan bank digital.

Baca juga: Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Oleh karena itu, Anung meminta masyarakat pengguna jasa layanan bank tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran untuk mengakses link yang diberikan. Nasabah juga diminta tidak sembarangan memberikan akses rahasia berupa pin atau data pribadi lainnya.

Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Dani Kustoni mengatakan, demi menjaga data nasabah, bank juga harus memperhatikan perangkat perbankannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Harapan kami, pertama, terkait perangkat harus di-update. Dua, aplikasi harus di-upgrade keamanannya secara berkala, dan rajin melakukan tes, kemudian IT support untuk sertifikasi keamanan digital informasi,” tutur Dani.

Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan mengingatkan agar sisi penegakan hukum tidak dilupakan. Sebab kata dia, selain pengawasan lemah, penegakan hukum terkait pencurian data juga lemah.

Baca juga: Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Asep mengatakan institusi keuangan penyedia layanan harus menjadi penanggung jawab keamanan data digital nasabahnya. Jika tanggung jawab itu tidak dapat dijaga, kepercayaan masyarakat kepada bank bisa luntur.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Ary Zulfikar, meminta masyarakat tak khawatir untuk menyimpan uang di bank.

LPS menjamin keamanan uang nasabah selama datanya tercatat dengan benar. Nasabah juga diminta memantau rekeningnya sehingga bisa cepat melaporkan ke pihak bank jika ada transaksi yang mencurigakan. 

“Tugas LPS yakni memberi info bahwa dana nasabah aman. Maka, nasabah harus memahami agar jangan mengumbar data rahasia, pin dan password,” kata dia.

Baca juga: Waspada Pembobolan Akun Berkedok Bank BCA, Ini Tips Menjaga Keamanan BCA ID

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.