Presidensi G20 Indonesia 2022: Momentum Indonesia Pimpin Transformasi Ekonomi Hijau

Pada Riyadh Summit 2020, Indonesia secara resmi dipilih menjadi Presidensi pada tahun 2022 di sebuah forum strategis bernama G20.

G20 sendiri adalah forum kerja sama multirateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang merupakan gabungan antara negara kelas pendapatan menengah hingga maju.

Strategisnya forum ini tercermin dari size of economy dari keseluruhan anggota G20 ini yang mencakup 80 persen PDB Dunia dan 75 persen perdagangan global.

Forum rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya ini membahas isu-isu penting yang mencakup dua kelompok kerja utama yakni Kelompok Finance Track dan Sherpa Track.

Baca juga: OJK Susun Panduan Manajemen Risiko Perubahan Iklim

Mengacu kepada penamaannya, kelompok Finance Track akan membahas isu-isu tentang keuangan, sementara pada kelompok Sherpa Track akan dibahas topik-topik strategis lainnya mulai dari isu kesehatan, sosial, energi, lingkungan, perdagangan hingga investasi.

Posisi sebagai presidensi di tahun 2022 menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah pembahasan pada G20 nanti.

Lainnya, ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat tema-tema topikal yang menjadi isu nasional agar bisa disolusikan bersama-sama dengan negara anggota lainnya.

Di luar isu utama mengenai pemulihan ekonomi pasca hantaman COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia, dengan jabatan sebagai presidensi G20 nanti, Indonesia juga bisa menunjukan komitmennya untuk mensolusikan isu strategis global lainnya yakni isu ekonomi hijau (green economy).

Pentingnya Implementasi Ekonomi Hijau

Isu tentang ekonomi hijau sendiri mulai menyeruak ke permukaan karena timbulnya kesadaran dari berbagai negara akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Bentuk konkrit dari kesadaran tersebut tertuang dalam Persetujuan Paris, di mana dalam persetujuan tersebut ratusan negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2 derajat celcius guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim dengan target net zero emission di tahun 2050.

Baca juga: Dana Perubahan Iklim Sangat Mahal, Kemenkeu Butuh Bantuan Global

Pentingnya mewujudkan Ekonomi Hijau tersebut semata-mata didasari oleh dampak negatif yang akan terjadi di masa depan apabila kita tidak memperhatikan isu lingkungan.

Berdasarkan kajian dari Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), adanya kenaikan temperatur global selama 2 derajat celcius per tahun mampu menurunkan hasil perikanan laut per tahun mencapai 3 juta ton dan juga penurunan hasil panen sebesar 7 persen per tahun.

Tidak hanya itu, kenaikan temperature global tersebut juga berisiko menaikan kenaikan permukaan laut dan mempercepat kepunahan tanaman, hewan hingga terumbu karang.

Banyaknya ancaman tersebut membuat seberapa besar raihan pertumbuhan ekonomi yang diraih akan menjadi sia-sia karena alam yang sudah terlanjur mengalami kerusakan.

Langkah nyata banyak negara di dunia dalam menurunkan tingkat emisinya tercermin dari mulai dialihkannya sumber energi negara tersebut dari Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terbarukan menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT).

Bahkan untuk merealisasikan visi tersebut, beberapa negara maju yang tergabung dalam kelompok G7 (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang) sepakat untuk menghentikan pendanaan internasional ke proyek-proyek yang mengeluarkan emisi karbon tinggi guna mencapai target perubahan iklim pada perjanjian paris.

Peluang Besar Indonesia Pimpin Perubahan

Sayangnya, Indonesia seringkali dianggap tidak serius dalam mewujudkan visi ekonomi hijau tersebut karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap SDA yang tidak terbarukan dalam bauran energinya.

Padahal yang jarang khalayak ketahui, Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan bauran energi yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut tecermin dari persentase EBT di dalam bauran energi Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya sebesar 4,97 persen kini telah tumbuh mencapai 11,20 persen pada tahun 2020.

Persentase tersebut diprakirakan akan terus mengalami peningkatan dan ditargetkan mencapai lebih dari 23 persen di tahun 2025 sejalan dengan berlanjutnya rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dalam beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, guna mendorong perkembangan EBT nasional maka momentum besar Indonesia yang dipilih menjadi presidensi G20 pada tahun 2022 harus dimanfaatkan, terlebih mengingat melimpahnya potensi EBT yang belum teroptimalkan di Indonesia.

Salah satu upaya konkritnya bisa melalui pembuatan skema kerja sama dengan anggota G20 yang sudah mumpuni dalam pengembangan EBT untuk bersinergi dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengembangan EBT di Indonesia maupun negara berkembang lainnya seperti terbatasnya investasi untuk adaptasi teknologi EBT kiranya mampu disolusikan dalam forum strategis tersebut.

Harapannya pertemuan G20 nanti tidak hanya akan berakhir sebagai forum tahunan biasa, namun bisa dikenang sebagai momentum besar Indonesia memimpin transformasi ekonomi hijau dunia.