Kemenhub Bantu Ekspor Produk UMKM lewat Indonesian SEA, Apa Itu?

Kompas.com - 25/09/2021, 10:23 WIB
Komoditas nanas sebanyak 6.300 ton dimuat ke Kapal Meratus Samarinda di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Minggu (29/8/2021). Nanas ini langsung diekspor ke Singapura menggunakan rute Maratus Line yang baru diluncurkan perdana di Lampung. KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYAKomoditas nanas sebanyak 6.300 ton dimuat ke Kapal Meratus Samarinda di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Minggu (29/8/2021). Nanas ini langsung diekspor ke Singapura menggunakan rute Maratus Line yang baru diluncurkan perdana di Lampung.


JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencetuskan program Indonesian Shipping Enterprise Alliance atau Indonesian SEA.

Program ini akan diterapkan dalam rangka untuk membantu mendorong pertumbuhan ekspor produk nasional ke pangsa pasar dunia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Mugen Sartoto menjelaskan bahwa pandemi Covid–19 menyebabkan pembatasan pergerakan orang yang diberlakukan secara global dan berdampak pada terhambatnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Baca juga: PPKM Berlanjut, Kemenhub Tegaskan Syarat Perjalanan Dalam Negeri Tak Berubah

Hal ini otomatis membuat distribusi logistik terganggu akibat pembatasan dan kontrol ketat tersebut, termasuk terjadinya port congestion bagi kapal dan petikemas yang akan masuk dan keluar pelabuhan. Program Indonesian SEA dicetuskan untuk mengatasi sederet persoalan tersebut.

“Saat ini kami sedang mencari keberadaan muatan yang akan diekspor, khususnya oleh para pengusaha UMKM. Klasifikasi muatannya seperti apa, kebutuhan kontainernya sebanyak apa, pelabuhan tujuan ekspornya kemana saja,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (25/9/2021).

“Kemudian kami juga melihat kondisi seperti ini idealnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan pelayaran nasional untuk go-internasional, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah," sambung Mugen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selaras dengan gagasan pengembangan Indonesian SEA tersebut, pihaknya juga menyiapkan media komunikasi Shipping Enterprises Alliance Communication Media (SEACOMM).

Media tersebut disiapkan bagi produsen dan para pengusaha pelayaran nasional untuk dapat bertukar data dan informasi terkait barang yang akan diekspor serta ketersediaan ruang muat di atas kapal.

Baca juga: Setelah Relokasi Produksi Mesin Cuci dari China, Kini Indonesia Ekspor ke Jepang

Lebih lanjut, Mugen mengungkapkan bahwa respon dari para stakeholder dalam hal ini para eksportir, cukup positif, karena mereka juga mencari informasi seputar cara mengirimkan muatan mereka.

Sedangkan dari sisi Pemerintah, sedang intens berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bisa mendorong pelayaran nasional agar go internasional membawa muatan-muatan ekspor ini.

“Saya mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja bersama dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan pembentukan Indonesian SEA yang akan memberi dampak besar dalam rangka menuntaskan kendala ekspor produk nasional Indonesia ke pangsa pasar dunia dan menjadikan pelayaran nasional sebagai Pride of the Nation yang pastinya akan memberikan nilai tambah terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.

Mugen juga mengungkit kendala yang muncul dari melonjaknya ongkos kirim muatan ekspor yang disebabkan pelabuhan tujuan ekspor memberlakukan lockdown setiap kali ada pekerja bongkar muat yang dinyatakan positif Covid-19.

Akibat lockdown ini, akhirnya membuat kapal yang membawa muatan ekspor, termasuk ekspor dari Indonesia harus menunggu berhari-hari sebelum mendapatkan kesempatan untuk sandar di pelabuhan tersebut.

Ketika kapal menunggu antrian, tentunya biaya operasional kapal tetap harus dikeluarkan oleh pemilik kapal, termasuk biaya BBM. Biaya inilah yang kemudian membengkak pengeluarannya dari yang seharusnya dikeluarkan saat kondisi normal.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

“Hal-hal inilah yang menyebabkan melonjaknya ongkos kirim muatan ekspor (Ocean Freight),” jelasnya.

Namun, pemerintah tentu tidak diam saja. Sudah setahun terakhir ini pemerintah mencoba untuk mengatasi permasalahan ini.

Kalau dilihat dari hukum ekonomi, Mugen menjelaskan ketika permintaan tinggi, maka perlu segera banjiri dengan supply sebanyak mungkin untuk menstabilkan harga.

Namun menurutnya, di shipping industry ternyata tidak semudah itu, karena banyak stakeholder yang terlibat didalamnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.