Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Geothermal Gandeng BPPT untuk Kaji Sistem Pembangkit Panas Bumi

Kompas.com - 28/09/2021, 16:32 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan studi bersama penelitian sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil dengan kapasitas 3 MW di Kamojang, Jawa Barat.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Tafif Azimudin mengatakan, kerja sama ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan teknologi dalam negeri, khususnya dalam hal energi panas bumi.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara PGE dan BPPT.

Baca juga: Mengenal Panas Bumi, Sumber Energi Ramah Lingkungan yang Hemat Devisa Negara

"Selama ini teknologi geothermal berasal dari luar negeri. Dengan MoU ini maka PGE dan BPPT memiliki komitmen untuk membangun kemampuan teknologi small scale geothermal di Indonesia mengingat 40 persen cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia," kata Tafif, dalam keterangan resminya, Selasa (28/9/2021).

Ada pun ruang lingkup dalam kerja sama ini yaitu, pertama, pengujian kinerja (performance dan durability) PLTP 3 MW, termasuk sinkronisasi PLTP 3 MW ke jalur distribusi 20 kV milik PT PLN (Persero).

Kedua, menjadikan PLTP 3 MW sebagai sarana penelitian dan capacity building bagi peneliti dalam merealisasikan lapangan panas bumi Kamojang sebagai Geothermal Center of Excellence.

Dijelaskan Tafif, kegiatan ini difokuskan untuk mengembangkan sumber panas bumi di wilayah Indonesia khususnya small scale geothermal sehingga mendukung pemerintah dalam mencapai bauran energi sesuai dengan RUKL (Rencana Umum Ketenagalistrikan), khususnya untuk sumber energi panas bumi.

Baca juga: Pemerintah Siap Berikan Kompensasi Eksplorasi Panas Bumi, Pengusaha Minta Kepastian

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) pada bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dan naik menjadi 31 persen pada 2050.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga terus menggenjot angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di setiap pembangkit listrik. Untuk itu, kerjasama dengan BPPT ini bisa menjadi jalan mulus dalam meningkatkan angka TKDN tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Whats New
PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

Whats New
Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Whats New
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

Whats New
Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com