Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.625 Triliun, Menko Airlangga: Hampir Semua Negara Utangnya Naik

Kompas.com - 29/09/2021, 11:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi utang pemerintah sudah menembus Rp 6.625,43 triliun pada akhir Agustus 2021, atau sudah 40,84 persen dari PDB Indonesia. Hal ini membuat khawatir sejumlah pihak termasuk DPR RI.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi Covid-19 adalah hal yang wajar meski tetap harus dikelola dengan baik. Kata Airlangga, tak hanya Indonesia, semua negara juga mengalami lonjakan utang.

"Rasio utang memang naik. Namun kita tidak sendirian, hampir semua negara rasio utangnya naik," kata Airlangga dalam Forum Indonesia Bangkit Volume 3 di Jakarta, Rabu (29/9/2021)

Baca juga: Utang Tembus Rp 6.625 Triliun, Pemerintah Diminta Hati-hati

Airlangga menuturkan, menanjaknya utang disebabkan oleh gelombang ketiga Covid-19 varian Delta di Indonesia.

Penyebaran varian tersebut membuat pemerintah terpaksa menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), utamanya di klaster kesehatan dan perlindungan sosial.

Tercatat saat ini, anggaran PEN melonjak menjadi Rp 744,75 triliun dari sebelumnya Rp 699,43 triliun.

"Kemarin ada lembaga yang menanyakan terkait burden sharing saya sampaikan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 varian delta tidak ada satu dari 215 negara yang memprediksi bahwa pandemi berjalan mendekati 2 tahun," ujar dia.

Untuk memperkecil penarikan utang, pemerintah kemudian melanjutkan kerja sama berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) sebagai langkah extraordinary.

"Tentu harus diambil langkah-langkah extraordinary. Kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo) bekerja sama untuk burden sharing termasuk dalam pengadaan vaksin," pungkas Airlangga.

Baca juga: Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Naik Jadi Rp 6.625 Triliun

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut penarikan utang oleh pemerintah bukanlah hal yang harus dimusuhi. Sri Mulyani meminta semua masyarakat melihat utang sebagai instrumen kebijakan yang dikelola secara hati-hati.

"Kita dengar partai politik menyampaikan kepada kita dalam pembahasan UU APBN 2022 mengenai tingkat pinjaman pemerintah. Tentu kita sikapi dan dijawab serta ditunjukkan dengan bukti bahwa kita mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berhasil guna," sebut Sri Mulyani.

Sebagai informasi, posisi utang pada Agustus naik sebesar Rp 55,27 triliun dibanding akhir Juli yang sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih yang terendah se-Asia Pasifik sekitar 11 persen saat pandemi Covid-19. Dalam laporan APBN Kita, penerimaan pajak pemerintah hingga bulan yang sama mencapai Rp 741,3 triliun.

Belanja yang lebih tinggi dari penerimaan negara menyebabkan defisit fiskal di Agustus 2021 sebesar Rp 383,2 triliun. Defisit tersebut setara dengan 2,32 persen dari PDB.

Baca juga: Sri Mulyani: Utang Bukan Sesuatu yang Harus Dimusuhi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com