Sri Mulyani Janji Bakal Kendalikan Lonjakan Utang Pemerintah

Kompas.com - 29/09/2021, 14:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan mengendalikan peningkatan utang Indonesia secara sehat.

Pernyataan ini menyusul kekhawatiran banyak pihak mengenai posisi utang RI saat ini. Pada Agustus 2021, posisi utang melonjak menjadi Rp 6.625,43 triliun atau sudah 40,84 persen dari PDB.

"Dan kita kendalikan kenaikan utang kita sehingga APBN menjadi sehat kembali," kata Sri Mulyani dalam Forum Indonesia Bangkit Volume 3 di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 6.625 Triliun, Menko Airlangga: Hampir Semua Negara Utangnya Naik

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lantas menjelaskan caranya menjaga utang dan postur APBN lebih sehat. Cara yang sudah dia siapkan adalah fokus melakukan reformasi struktural, reformasi fiskal pada tahun 2022.

Kemudian, meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menggunakan APBN secara baik untuk pemulihan ekonomi, bukan hanya habis untuk birokrasi dan belanja pegawai.

"Beberapa peraturan perundang-undangan yang penting seperti UU HKPD juga tengah dibahas dengan DPR. Kita mulai bangun akselerasi lagi infrastruktur namun dengan prioritas makin selektif dan reformasi institusi yang sudah saya sampaikan. Jadi reform ini melengkapi apa yang sudah dilakukan dan jadi makin fokus," ucap Sri Mulyani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sri Mulyani menjelaskan, reformasi APBN perlu dilakukan, utamanya dalam sisi penerimaan seperti pengumpulan pajak. Lewat reformasi, dia berharap penerimaan negara bisa melonjak dan mengatasi defisit fiskal yang biasa dibiayai oleh penarikan utang baru.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan menerapkan zero base budgeting dengan perubahan new way of working.

"Kami mendorong agar kementerian/lembaga termasuk internal Kemenkeu melakukan perubahan. Jadi belanja negara tidak habis untuk hal-hal yang lebih fokus ke birokrasi tapi untuk melayani masyarakat dan investasi, termasuk investasi produktif di bidang infrastruktur," beber dia.

Baca juga: Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Naik Jadi Rp 6.625 Triliun

Sebagai informasi, posisi utang pada Agustus naik sebesar Rp 55,27 triliun dibanding akhir Juli yang sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih yang terendah se-Asia Pasifik sekitar 11 persen saat pandemi Covid-19. Dalam laporan APBN Kita, penerimaan pajak pemerintah hingga bulan yang sama mencapai Rp 741,3 triliun.

Belanja yang lebih tinggi dari penerimaan negara menyebabkan defisit fiskal di Agustus 2021 sebesar Rp 383,2 triliun. Defisit tersebut setara dengan 2,32 persen dari PDB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.