AS Terancam Sulit Bayar Utang Rp 400.000 Triliun, Sri Mulyani Ikut Waswas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani turut waswas dengan beberapa fenomena global yang bisa memengaruhi pemulihan ekonomi RI.

Fenomena tersebut antara lain gagal bayarnya perusahaan konstruksi China, Evergrande, dan kasus debt ceiling atau batas utang AS yang membuat Negeri Paman Sam kehabisan uang tunai pada 18 Oktober 2021.

"Beberapa persoalan seperti Evergrande di RRT atau terjadinya pembahasan di bidang fiskal seperti debt limit yang terjadi di AS, ini semua jadi faktor yang harus terus diwaspadai," kata Sri Mulyani dalam Forum Indonesia Bangkit Volume 3 di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 6.625 Triliun, Menko Airlangga: Hampir Semua Negara Utangnya Naik

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) terlilit utang lebih dari 28 trililun dollar AS atau melampaui Rp 400.000 triliun dan terancam tak bisa membayarnya pada Oktober.

Jika benar-benar tak bisa membayar utang, bahaya besar telah mengintai Negeri Paman Sam. Padahal, perekonomian AS sedang berupaya pulih dari Covid-19. Pemerintah AS berupaya meminta persetujuan parlemen AS untuk menaikkan atau menangguhkan plafon utang.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, pihaknya juga mewaspadai normalisasi kebijakan (tapering off) bank sentral AS, The Fed, yang dikabarkan terjadi dalam waktu dekat.

Namun, dia memastikan, pihaknya tidak akan lengah terhadap perubahan atau dinamika yang terjadi di global sehingga dampaknya bisa diminimalisasi.

"Ada kemungkinan terjadi tapering kebijakan moneter di AS. Sambil melihat dan jaga pemulihan ekonomi domestik kita, kita tidak lengah terhadap perubahan global yang sangat dinamis, saat ini maupun 2022," ujar Ani.

Sementara di dalam negeri, bendahara negara ini menegaskan akan mengendalikan peningkatan utang secara sehat. Saat ini, posisi utang melonjak menjadi Rp 6.625,43 triliun atau sudah 40,84 persen dari PDB.

Baca juga: Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Naik Jadi Rp 6.625 Triliun

Posisi utang pada Agustus tersebut naik sebesar Rp 55,27 triliun dibanding akhir Juli yang sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Belanja yang lebih tinggi dari penerimaan negara menyebabkan defisit fiskal di Agustus 2021 sebesar Rp 383,2 triliun. Defisit tersebut setara dengan 2,32 persen dari PDB.

"Tahun depan dengan defisit 4,85 persen. Kita lihat kombinasi antara supporting pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal berjalan seiring tanpa saling melemahkan. Ini adalah kunci agar Indonesia bisa meneruskan pemulihan ekonomi, namun instrumen APBN tetap berjalan secara sehat," pungkas Ani.

Baca juga: Sri Mulyani Janji Bakal Kendalikan Lonjakan Utang Pemerintah