Menaker: Pemerintah Tak Minta Imbalan Sepeser Pun atas Pembangunan BLK Komunitas

Kompas.com - 30/09/2021, 18:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi penerima bantuan subsidi upah di Toko Roti Rapi Kauman, Kota Semarang, Sabtu (4/9/2021). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi penerima bantuan subsidi upah di Toko Roti Rapi Kauman, Kota Semarang, Sabtu (4/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada lembaga penerima bantuan agar dapat melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.

Sekaligus berhati-hati dalam menjalankan proses pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Ia menegaskan, dalam pengelolaan BLK Komunitas tersebut, pemerintah tidak memungut biaya.

Baca juga: Menaker: Subsidi Gaji Bisa Dicairkan Penuh, Tak Kena Biaya Admin

Apabila ada permintaan biaya mengelola BLK Komunitas mengatasnamakan pemerintah, maka pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan melaporkan ke Kepolisian.

"Pemerintah tidak meminta imbalan sepeser pun atas bantuan pemerintah yang diberikan kepada BLK. Jangan pernah ada yang mau ditarik atau apapun lah namanya oleh seseorang yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida dalam penandatangan perjanjian kerja bersama (PKB) BLK Komunitas yang ditayangkan secara virtual, Kamis (30/9/2021).

"Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan saya atau Pak Dirjen lainnya yang meminta fee atau apa saja itu laporkan kepada kami (Kemenaker). Kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sebagaimana mestinya," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ida juga meminta kepada Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua proses, mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, serta proses pembangunan gedung workshop BLK Komunitas yang dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya.

"Karena program ini murni bantuan pemerintah yang tidak boleh dipungut biaya serupiah pun, mulai dari pembangunannya, pengadaan peralatan sampai meng-upgrade kapasitas pelatihnya atau instrukturnya sampai program pelatihan, semua diberikan pemerintah gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun," ujar dia.

Baca juga: Siapkan SDM Unggul Melalui BLK, Kemenaker Bakal Kembangkan Kejuruan Pariwisata di Solok

Ida menjelaskan bahwa program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah dimulai sejak tahun 2017.

Sampai dengan tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.