Pemerintah Sudah Gelontorkan Anggaran PEN 2021 Rp 411,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 411,7 triliun sampai akhir September 2021. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding tanggal 24 September 2021 sebesar Rp 404,70 triliun.

"Realisasi setara dengan 55,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers perpanjangan PPKM secara virtual di Jakarta, Senin (4/10/2021).

Mantan Menteri Perindustrian itu merinci, realisasi anggaran di klaster kesehatan sudah mencapai 48,4 persen atau Rp 104 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun.

Anggaran digunakan untuk insentif 1,07 juta nakes, santunan kematian 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, obat dan APD, bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang, serta pembagian paket obat untuk masyarakat.

Baca juga: Kala Erick Thohir Endus Korupsi di Proyek Krakatau Steel yang Bikin Utang Numpuk

"Kemudian kita lihat dari segi kesehatan itu sebesar Rp 104,1 triliun baik (untuk) diagnosis therapeutic, dan vaksinasi," beber dia.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 117,3 triliun atau 62,9 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk bansos, mulai dari PKH hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"(Realisasi) perlinsos Rp 117,3 triliun, untuk realisasi program PKH Rp 20,72 triliun atau 73,2 persen. Kartu Sembako Rp 29,21 triliun atau 58 persen, BLT desa sudah naik Rp 14,94 triliun atau 51,9 persen, BSU Rp 5,07 triliun atau 57,7 persen," jelas Airlangga.

Selain itu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 68,43 triliun atau 42 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran salah satunya ditujukan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,71 juta usaha.

Adapun program prioritas mencapai Rp 62,5 triliun atau 52 persen dari pagu Rp 117,94 triliun. Sedangkan, realisasi insentif usaha mencapai Rp 59,4 triliun atau 94 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di 6 Daerah Luar Jawa-Bali