Kemnkominfo: Otoritas Perlindungan Data Pribadi Bisa Berbentuk Badan atau Dirjen

Kompas.com - 05/10/2021, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan membentuk Otoritas Perlindungan Data (OPD) di bawah kementerian. Hal ini menyusul adanya urgensi keamanan data pribadi di industri digital.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pengerapan mengatakan, pihaknya masih merumuskan bentuk badan yang cocok untuk regulator tersebut.

"Terkait apakah ini di dalam satu dirjen, apapun nanti bentuk badannya apakah dirjen, apakah nanti badan, kami sudah mempunyai gambaran dasar, kita akan membentuk yg namanya tata kelola digital," kata Semuel dalam diskusi program RUU PDP secara virtual, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: DPR: Idealnya, Otoritas Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden

Semuel menuturkan, regulator itu akan fokus pada tata kelola data pribadi. Maka itu di dalamnya akan ada edukasi dan pembentukan pedoman untuk korporasi.

"Ini sudah kita rumuskan juga, ini bukannya kita tidak persiapkan, ini akan kita kembangkan tapi memang nanti level eselon I, di tata kelola digital," beber dia.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Data Pribadi, Muhammad Farhan menjelaskan, pembentukan Otoritas Perlindungan Data (OPD) ini idealnya langsung di bawah kewenangan presiden.

Namun dia tidak menutup kemungkinan untuk membentuknya di bawah Kemkominfo. Saat ini kata Farhan, Komisi I DPR RI tengah mendiskusikan cara pengawasan yang tepat, sebagai kepanjangan tangan dari pengawasan DPR RI kepada kementerian/lembaga lain.

Dengan begitu, pengawasan OPD tidak hanya terbatas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU antara otoritas terkait dengan DPR RI saja.

Baca juga: Cara Mencegah Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Belanja Online

"Maka apakah (perlu) ada sebuah tangan kepanjangan dari DPR RI yang bisa mengawasi keseharian ataupun operasional ataupun kebijakan yang dibuat oleh OPD ini? Dan ini memang jadi sebuah pemikiran di anggota DPR RI. Pelan-pelan fraksi sudah mulai membuka pintu dialog," jelas Farhan.

Selain itu, Komisi I DPR RI tengah membahas cara memilih anggota profesional untuk lembaga pengawas tersebut. Pun memastikan lembaga baru tersebut segara berjalan ketika UU dan aturan turunan terkait pembentukannya disahkan.

"Hal ini memang bukan hal mudah sama sekali. Jadi secara implementasi, memang kita hadapi tantangan yang berat, luar biasa beratnya. Tapi kalau kita sampai harus buat sebuah lembaga yang independen, (mungkin) di bawah presiden langsung," pungkas Farhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Whats New
Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Whats New
Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Whats New
Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

Rilis
Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Whats New
Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Whats New
Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Whats New
Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Whats New
Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Whats New
Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Whats New
Menteri Teten Resmi Pecat PNS Kemenkop UKM Pelaku Kekerasan Seksual

Menteri Teten Resmi Pecat PNS Kemenkop UKM Pelaku Kekerasan Seksual

Whats New
10 Asosiasi Pengusaha Resmi Ajukan Uji Materi Permenaker Upah Minimum 2023 ke MA

10 Asosiasi Pengusaha Resmi Ajukan Uji Materi Permenaker Upah Minimum 2023 ke MA

Whats New
Genjot Sektor Finansial dan Teknologi, Hanwa Life Gandeng Lippo Group

Genjot Sektor Finansial dan Teknologi, Hanwa Life Gandeng Lippo Group

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.