Menko Airlangga: RUU HPP Berikan Banyak Ruang untuk Pengusaha...

Kompas.com - 06/10/2021, 18:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberi ruang yang lebih besar untuk para pengusaha mengembangkan bisnisnya.

Mantan Menteri Perindustrian ini menuturkan, RUU yang sebelumnya bernama RUU KUP tersebut dinilai mampu menjaga perekonomian nasional secara berkesinambungan jika sudah disahkan menjadi UU.

"Berdasarkan (RUU) KUP terakhir (sekarang menjadi RUU HPP) tentu ini diberlakukan untuk menjaga perekonomian nasional. Diharapkan perubahan dari KUP ini memberikan banyak ruang bagi para pengusaha," kata Airlangga dalam Forum Dialog HUT 83 Sinarmas, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal

Dia berharap, RUU ini segera disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna. RUU ini memang sudah disetujui masuk dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan pada sidang Paripurna DPR RI esok hari, Kamis (7/10/2021)

"Diharapkan dapat disetujui oleh DPR pada akhir masa sidang periode ini pada tanggal 7 Oktober tahun ini," ucap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah telah merevisi sistem perpajakan sejak beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui penurunan tarif pajak badan usaha melalui UU Nomor 2 tahun 2022. Adapun pada RUU, tarif pajak badan (PPh) badan untuk tahun 2022 adalah 22 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan beragam insentif untuk mendukung pemulihan korporasi, badan usaha, hingga UMKM saat pandemi Covid-19. Beberapa insentif tersebut di antaranya pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

"Serangkaian insentif juga didorong, baik itu untuk PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, restitusi PPN, penurunan tarif PPh badan berdasarkan KUP terakhir tentu ini diberlakukan untuk menjaga perekonomian nasional," beber dia.

Lewat beragam insentif tersebut, kinerja perekonomian RI semakin membaik sejak kuartal II 2021. Beberapa sektor tercatat mengalami perbaikan adalah industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pergudangan.

"Tentu optimisme ini untuk peningkatan impor baik barang modal maupun bahan baku di bulan Agustus menunjukkan bahwa produksi kembali bergerak," pungkas Airlangga.

Baca juga: Ini 5 Lapisan Penghasilan dan Tarif Pajaknya di RUU HPP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.