Cegah Penjualan Barang Bajakan, E-commerce Tutup Ribuan Akun

Kompas.com - 06/10/2021, 20:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi mencegah peredaran barang palsu, para pelaku usaha e-commerce mengambil langkah untuk menutup akun-akun palsu.

Hal ini diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Razilu dalam agenda Perjanjian Kerja Sama Dirjen Kekayaan Intelektual, Bareskrim Polri, dan Ditjen Bea Cukai serta Deklarasi E-commerce.

"Akhir-akhir para pelaku usaha e-commerce tengah berlomba-lomba menutup ribuan akun yang disinyalir palsu, menyesatkan konsumen atas informasi asal produk, hasil pembajakan, dan lain sebagainya," ujar Razilu secara virtual, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Apa Itu Marketplace dan Bedanya dengan Toko Online Maupun E-Commerce?

Menurut dia, tindakan yang dilakukan pelaku e-commerce tersebut sejalan dengan langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Salah satunya penggerebekan dua gudang yang menghasilkan 7,7 juta ton obat palsu di Yogyakarta oleh Bareskrim Polri.

Penindakan ini dinilai lebih efektif untuk mencegah peredaran lebih jauh lagi melalui pemasaran secara fisik (offline) maupun secara daring (online).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan, sepanjang 6 tahun terakhir, Kepolisian RI mencatat ada 958 kasus terkait dengan kekayaan intelektual.

Artinya, Polri menangani 160 kasus terkait kekayaan intelektual setiap tahunnya.

Baca juga: Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Rincian kasusnya yaitu 658 kasus terkait merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 18 kasus paten, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus desain tata letak dan sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan variatas tanaman.

Sementara itu, 169 kasus atau 18 persen dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan, 115 kasus masih dalam proses penyidikan, 10 kasus dihentikan dalam proses pra penyidikan, dan 8 kasus dilimpahkan ke instansi lain.

"Salah satu hambatan hukum di bidang hak kekayaan intelektual hanyalah sifatnya merupakan delik aduan. Penyidik memerlukan adanya pengaduan dari pemegang hak sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari 958 kasus yang ditangani Polri dari periode 2016-2021, sebagian besar dihentikan penyidikannya yaitu 656 kasus atau 68 persen akibat dari pencabutan laporan dari pemegang hak maupun kuasanya," papar Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Whats New
Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Whats New
Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Whats New
Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Whats New
ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga dan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Selama Nataru

ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga dan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Selama Nataru

Whats New
Tahun Depan, The Fed Diyakini Tak Akan Seagresif 2022

Tahun Depan, The Fed Diyakini Tak Akan Seagresif 2022

Whats New
Pasar Gas Bumi di Semarang, Kendal, dan Batang Diperluas

Pasar Gas Bumi di Semarang, Kendal, dan Batang Diperluas

Whats New
Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Whats New
 Ajak Pengusaha AS Investasi, Airlangga Jamin Kepastian dan Kemudahan Berusaha

Ajak Pengusaha AS Investasi, Airlangga Jamin Kepastian dan Kemudahan Berusaha

Whats New
Menko Airlangga Proyeksi Inflasi Capai 5,5 Persen di Akhir 2022

Menko Airlangga Proyeksi Inflasi Capai 5,5 Persen di Akhir 2022

Whats New
Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

Whats New
Talenta Digital Data Center RI Masih Minim, Padahal Potensi Industrinya Besar

Talenta Digital Data Center RI Masih Minim, Padahal Potensi Industrinya Besar

Whats New
Menko Airlangga Targetkan 65 Persen Pemda Terdigitalisasi di 2023

Menko Airlangga Targetkan 65 Persen Pemda Terdigitalisasi di 2023

Whats New
Bidik UMKM, Rey Insurtech Luncurkan Produk ReyForBusiness

Bidik UMKM, Rey Insurtech Luncurkan Produk ReyForBusiness

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.