UU HPP Disahkan, Batas Penghasilan Kena Pajak Tarif 5 Persen Naik Jadi Rp 60 Juta

Kompas.com - 07/10/2021, 13:36 WIB
Ilustrasi Shutterstock/Pepsco StudioIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna hari ini, Kamis (7/10/2021).

Dengan pengesahan tersebut, penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi ditingkatkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta dengan tarif PPh sebesar 5 persen.

Artinya, pekerja baru akan ditarik pajaknya sebesar 5 persen atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta per tahun, bukan lagi Rp 50 juta.

Baca juga: RUU HPP Disahkan, Simak Poin-poin Pentingnya

"Artinya masyarakat dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak sama sekali," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Lewat aturan baru tersebut, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berubah, yakni tetap Rp 4,5 juta per bulan untuk wajib pajak orang pribadi lajang, serta Rp 4,5 juta per bulan kepada WP sudah kawin dan Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal per orang.

Yasonna mengatakan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah, termasuk pengusaha UMKM, OP, maupun UMKM badan.

Yasonna lantas mencontohkan, pekerja dengan penghasilan Rp 9 juta per bulan sebelumnya membayar pajak Rp 3,4 juta setahun. Namun melalui aturan baru ini, WP OP dengan gaji Rp 9 juta/bulan cukup membayar Rp 2,7 juta per tahun.

"Kenaikan batas lapis layer tarif terendah justru masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapat benefit untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya," ucap Yasonna.

Di sisi lain, pemerintah menambah lapisan (bracket) teratas dengan tarif Rp 35 persen. Tarif pajak ini dikenakan untuk orang pribadi dengan penghasilan mencapai Rp 5 miliar.

"Ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan bagi orang pribadi yang lebih mampu, harus membayar pajak lebih besar. Hal ini tercermin dalam pengaturan kembali natura fringe benefit dimana kalangan tertentu ditetapkan sebagai pajak penghasilan bagi penerimanya," pungkas Yasonna.

Baca juga: Fenomena Para Pejabat RI Miliki Perusahaan Cangkang di Surga Pajak

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.