KTP Gabung Jadi NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Wajib Bayar Pajak

Kompas.com - 07/10/2021, 15:25 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menambah satu fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk keperluan perpajakan.

Hal ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR RI di Sidang Paripurna hari ini, Kamis (7/10/2021). Dengan begitu, NIK pada KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.

"Dengan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP orang pribadi, akan semakin memudahkan para Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam.Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: UU HPP Disahkan, Batas Penghasilan Kena Pajak Naik Jadi Rp 60 Juta

Yasonna menyebut, tidak semua WNI akan dikenakan pajak penghasilan. Pemerintah tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.

Dengan demikian, kriteria wajib pajak akan ditetapkan sesuai yang berlaku saat ini. Artinya, pengenaan pajak tidak serta merta ditujukan untuk masyarakat berusia 17 tahun.

"Apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun," tutur Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP menambahkan, kebijakan menambah fungsi NIK menjadi NPWP hanya bertujuan untuk mempermudah pemantauan wajib pajak. Hal ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak negara, khususnya klaster orang pribadi.

Sebab saat ini, tak semua wajib pajak orang pribadi mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak, tidak seperti kepemilikan KTP yang diwajibkan.

"Dengan terintegrasinya penggunaan NIK akan mempermudah memantau administrasi wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi," pungkas Dolfie.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan besaran penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi di lapis terbawah menjadi Rp 60 juta dari Rp 50 juta dengan tarif PPh sebesar 5 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.