UU Pajak: Denda Pengemplang Pajak Dikurangi, Sanksi Pidana Dihapus

Kompas.com - 07/10/2021, 17:42 WIB
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenkumham Yasonna Laoly (kiri) menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mengurangi sanksi administrasi berupa denda untuk para pengemplang pajak alias wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hal ini tercantum dalam UU Harmonisasi Sistem Perpajakan.

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menurunkan sanksi administratif dari 50 persen menjadi hanya 30 persen untuk wajib pajak yang tidak patuh membayar.

Sanksi administratif ini berlaku bagi pengemplang pajak yang diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pengaturan mengenai sanksi administratif diselaraskan dengan moderasi sanksi dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: CIPS Apresiasi Langkah Pemerintah Batalkan Pajak Sembako

"Sanksi setelah keberatan diturunkan dari 50 persen menjadi 30 persen dari jumlah pajak yang masih harus dibayar," kata Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Namun, besaran denda berbeda lagi untuk pengemplang pajak yang ditemukan DJP tidak patuh dan tak langsung membayar. Dalam hal ini, pengemplang akan masuk ke tahap pengadilan. Sanksi untuk pengemplang jenis ini diturunkan menjadi 60 persen dari sebelumnya 100 persen.

"Sedangkan sanksi setelah banding di Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diturunkan dari 100 persen menjadi 60 persen dari jumlah pajak yang masih harus dibayar," beber Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain meringankan sanksi administrasi, pembuat kebijakan juga menghapus sanksi pidana untuk pengemplang pajak. Pemerintah kata Yasonna, tak akan mempidanakan pengemplang pajak meski kasusnya sudah dalam tahap pengadilan.

Baca juga: RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal

Sebaliknya, pemerintah justru memberikan kesempatan pada pengemplang pajak yang mengedepankan ultimum remidium, yakni mengganti kerugian negara ditambah sanksi.

"Mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan di sidang pengadilan, dan tidak akan melakukan penuntutan pidana penjara," pungkas Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.