Ada Tax Amnesty mulai 1 Januari 2022, Begini Cara Hitung Pajaknya

Kompas.com - 08/10/2021, 10:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program pengungkapan sukarela atau pengampunan pajak (tax amnesty) bakal dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 6 bulan ke depan.

Bendahara negara ini berharap, pengungkapan sukarela dapat menambah pelaporan wajib pajak yang ingin patuh atas harta-hartanya.

"Oleh karena itu kita harap kepatuhan WP melalui kesempatan 6 bulan yang diberikan pemerintah akan bisa meningkatkan pelaporan dari kewajiban pajak yang selama ini belum dilaporkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Mulai 1 Januari 2022, Pemerintah Jalankan Tax Amnesty untuk Kedua Kalinya

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan sukarela wajib pajak. Pihaknya akan memberi kesempatan selama 6 bulan untuk para pengemplang pajak sebelum langkah yang lebih jauh (enforcement) dilakukan.

"Jadi kalau seluruh aturan legislasi di dalam negeri dan kerja sama internasional makin diperkuat untuk mempersempit kemungkinan bisa melakukan penghindaran pajak, maka kami sekarang memberikan pengungkapan sukarela," ucap Sri Mulyani.

Ani menjelaskan, ada dua kebijakan dalam pengungkapan pajak tahun depan, yakni kebijakan I untuk pengungkapan harta tahun 2015 bagi yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 dan kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 untuk yang sudah mengikuti tax amnesty maupun yang belum.

Baca juga: Naskah Lengkap UU HPP, Penjelasan, dan Poin-poin Pentingnya

Masing-masing kebijakan dibagi dalam 3 kategori yang tarifnya berbeda satu sama lain.

"Semua rate-nya di atas yang berlaku pada tax amnesty pertama untuk bisa menunjukkan bahwa kita tetap memberikan kesempatan, namun untuk keadilan bagi yang pernah ikut tax amnesty tahun sebelumnya, tarifnya di atas tax amnesty sebelumnya," beber Ani.

Sebagai contoh, mereka yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 namun belum mengungkapkan harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015, maka akan dikenakan tarif final 8 persen jika hartanya di dalam negeri.

Misalnya, Mr. A memiliki rumah Rp 2 miliar dengan tahun perolehan sebelum 31 Desember 2015 namun belum diungkapkan dalam tax amnesty tahun 2016.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini  Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Whats New
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Spend Smart
Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Whats New
PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

Whats New
Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Whats New
Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Whats New
Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Work Smart
Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Whats New
Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Whats New
Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Rilis
INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

Rilis
Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.