Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Bantah Jadi Pemegang Saham Bank Dharmala

Kompas.com - 09/10/2021, 13:33 WIB
Kuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai utang Suyanto di Gedung Syafrudin Prawiranegara kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021). KOMPAS.com/Fika Nurul UlyaKuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai utang Suyanto di Gedung Syafrudin Prawiranegara kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Obligor penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Suyanto Gondokusumo membantah jadi pemegang saham Bank Dharmala.

Hal ini menyusul dipanggilnya Suyanto oleh Satgas BLBI sebagai pemegang saham Bank Dharmala untuk melunasi utang Rp 904,4 miliar dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Bank Dharmala adalah salah satu bank yang menerima dana BLBI pada tahun 1998 silam.

"Bahwa menurut informasi klien kami, pemegang saham Bank Dharmala saat itu adalah PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) bukan klien kami. Sedangkan pemegang Saham DSS adalah Dharmala Intiutama (DIU)," kata Kuasa Hukum Suyanto, Jamaslin James Purba dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Obligor BLBI Tak Hadiri Panggilan Satgas, Kuasa Hukum Suyanto Gondokusumo Sebut Kliennya Lupa Ingatan

Seharusnya kata Jamaslin, pemegang saham Bank Dharmala yang lain turut dipanggil oleh Satgas BLBI, mengingat metode penyelesaian utang melalui PKPS.

"Jadi kalau konsep penyelesaian melalui PKPS maka siapa pemegang saham bank saat itu, seharusnya ikut di panggil Satgas BLBI," ujar Jamaslin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah sebelumnya memilih metode penyelesaian utang melalui perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), yaitu penyelesaian kewajiban melalui penyerahan aset dan tagihan dan PKPS.

Metode penyelesaian menurut MSAA adalah seluruh aset Bank BBKU diserahkan kepada BPPN untuk dicairkan sebagai pembayaran. Bukan hanya aset fisik, tapi juga aset yang berbentuk tagihan bank kepada pihak ketiga.

Mengingat metode ini sah, final, dan mengikat, seharusnya kata Jamaslin, nilai hasil likuidasi diberitahukan kepada obligor sehingga kekurangan dana bisa diketahui.

"Seharusnya hasil likuidasi aset dan tagihan bank yang diambil alih BPPN harusnya diberitahu kepada para pemegang saham agar diketahui berapa kekurangan maupun kelebihannya jika ada," pungkas James.

Baca juga: Profil Suyanto Gondokusumo, Pemilik CFC yang Jadi Pengemplang BLBI

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.