Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Bantah Jadi Pemegang Saham Bank Dharmala

Kompas.com - 09/10/2021, 13:33 WIB
Kuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai utang Suyanto di Gedung Syafrudin Prawiranegara kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021). KOMPAS.com/Fika Nurul UlyaKuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai utang Suyanto di Gedung Syafrudin Prawiranegara kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Obligor penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Suyanto Gondokusumo membantah jadi pemegang saham Bank Dharmala.

Hal ini menyusul dipanggilnya Suyanto oleh Satgas BLBI sebagai pemegang saham Bank Dharmala untuk melunasi utang Rp 904,4 miliar dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Bank Dharmala adalah salah satu bank yang menerima dana BLBI pada tahun 1998 silam.

"Bahwa menurut informasi klien kami, pemegang saham Bank Dharmala saat itu adalah PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) bukan klien kami. Sedangkan pemegang Saham DSS adalah Dharmala Intiutama (DIU)," kata Kuasa Hukum Suyanto, Jamaslin James Purba dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Obligor BLBI Tak Hadiri Panggilan Satgas, Kuasa Hukum Suyanto Gondokusumo Sebut Kliennya Lupa Ingatan

Seharusnya kata Jamaslin, pemegang saham Bank Dharmala yang lain turut dipanggil oleh Satgas BLBI, mengingat metode penyelesaian utang melalui PKPS.

"Jadi kalau konsep penyelesaian melalui PKPS maka siapa pemegang saham bank saat itu, seharusnya ikut di panggil Satgas BLBI," ujar Jamaslin.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah sebelumnya memilih metode penyelesaian utang melalui perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), yaitu penyelesaian kewajiban melalui penyerahan aset dan tagihan dan PKPS.

Metode penyelesaian menurut MSAA adalah seluruh aset Bank BBKU diserahkan kepada BPPN untuk dicairkan sebagai pembayaran. Bukan hanya aset fisik, tapi juga aset yang berbentuk tagihan bank kepada pihak ketiga.

Mengingat metode ini sah, final, dan mengikat, seharusnya kata Jamaslin, nilai hasil likuidasi diberitahukan kepada obligor sehingga kekurangan dana bisa diketahui.

"Seharusnya hasil likuidasi aset dan tagihan bank yang diambil alih BPPN harusnya diberitahu kepada para pemegang saham agar diketahui berapa kekurangan maupun kelebihannya jika ada," pungkas James.

Baca juga: Profil Suyanto Gondokusumo, Pemilik CFC yang Jadi Pengemplang BLBI

Sebagai informasi, Satgas BLBI kembali memanggil Suyanto Gondokusumo pada Jumat (8/10/2021) untuk menghadiri agenda Tindak Lanjut Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI (PKPS Bank Dharmala).

Suyanto seharusnya hadir pada pukul 10.00 - 12.00 WIB ke ruang Satgas BLBI, di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan. Besaran utang yang ditagih kepada Suyanto senilai Rp 904,4 miliar.

Namun dalam panggilan lanjutan, Suyanto tidak hadir karena masalah kesehatan. Berdasarkan keterangan medis, Suyanto mengidap depresi berat dan lupa ingatan.

Baca juga: Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto: Kenapa Baru 20 Tahun Kemudian Utang Ditagih?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Whats New
Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.