Permasalahkan Jumlah Utang, Ini Kata Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo

Kompas.com - 09/10/2021, 20:14 WIB
Kuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai utang Suyanto di Gedung Syafrudin Prawiranegara kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021). KOMPAS.com/Fika Nurul UlyaKuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai utang Suyanto di Gedung Syafrudin Prawiranegara kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba buka suara terkait besaran utang kliennya yang sempat disinggung oleh Ketua Harian Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Menanggapi hal itu, Jamaslin menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya memberitahukan hasil likuidasi dari aset jaminan para obligor yang diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beberapa waktu lalu.

Lewat pemberitahuan, obligor maupun debitor jadi bisa mengetahui besaran pasti sisa utang ataupun kelebihan bayar atas aset-aset miliknya yang disita negara.

Baca juga: Satgas: Obligor BLBI Selalu Pertanyakan soal Jumlah Utang

"Seharusnya hasil likuidasi aset dan tagihan bank yang diambil alih BPPN harusnya diberitahukan kepada para pemegang saham agar diketahui berapa kekurangan maupun kelebihannya (jika ada)," kata Jamaslin kepada Kompas.com, Sabtu (9/10/2021).

Pemberitahuan tersebut perlu diberitahu lantaran sudah ada metode penyelesaian yang disepakati pemerintah, yakni melalui perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement.

MSAA sendiri adalah penyelesaian kewajiban melalui penyerahan aset dan tagihan serta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Suyanto dalam hal ini dipanggil dan disebut satgas sebagai pemegang saham Bank Dharmala.

MSSA dalam rangka penyelesaian perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai merupakan kebijakan negara yang dilakukan secara sah, final, dan mengikat.

"Metode penyelesaian menurut MSAA adalah seluruh aset Bank BBKU diserahkan kepada BPPN untuk dicairkan, sebagai pembayaran. Aset disini tidak hanya aset fisik, tetapi juga aset yang berbentuk tagihan-tagihan bank beku operasi terhadap pihak ketiga," ucap Jamaslin.

Namun setelah 20 tahun berlalu, kata Jamaslin, satgas menagih dan memanggil kliennya dengan angka utang mencapai Rp 904,4 miliar. Padahal berdasarkan keterangan kliennya, Suyanti bukanlah pemegang saham Bank Dharmala saat itu.

"Menurut informasi klien kami, pemegang saham Bank Dharmala saat itu adalah PT. Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) bukan Suyanto Gondokusumo. Jadi kalau konsep penyelesaian melalui PKPS, maka siapa pemegang saham bank saat itu, seharusnya ikut dipanggil Satgas BLBI," pungkas James.

Sebelumnya Rionald mengatakan, obligor BLBI yang dipanggil satgas kerap menanyakan perhitungan jumlah utang yang ditagih satgas.

Baca juga: Sudah 20 Tahun, Suyanto Gondokusumo Heran Dirinya Ditagih Utang BLBI

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.