Kata Kementerian BUMN soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN

Kompas.com - 10/10/2021, 05:52 WIB
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus mengebut sejumlah pengerjaan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek tersebut ditargetkan bisa selesai pada tahun 2022 mendatang. Dokumentasi PT KCICPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus mengebut sejumlah pengerjaan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek tersebut ditargetkan bisa selesai pada tahun 2022 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.

Baca juga: Jokowi Ralat Janjinya: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Boleh Pakai Duit APBN

Kementerian BUMN pun angkat suara terkait alasan perubahan ketentuan penggunaan dana untuk biaya proyek tersebut.

Salah satu alasannya adalah keuangan para pemegang saham proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang terimbas pandemi Covid-19.

Adapun penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang melibatkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Para pemegang sahamnya, seperti Wika (Wijaya Karya) itu terganggu cash flow-nya karena corona. Kita tahu, bahwa sekarang pembangunan-pembangunan BUMN Karya itu terhambat," ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Ia bilang, kondisi yang sama juga terjadi pada KAI yang saat ini memang pengguna kereta api tengah menurun seiring dengan pembatasan mobilitas. Penggunaan tol juga sedang turun yang berimbas pada kinerja Jasa Marga.

Menurut Arya, begitu pula yang terjadi pada kondisi keuangan PTPN. Seperti diketahui, PTPN sendiri baru-baru ini sedang melakukan restrukturisasi akibat utang yang menumpuk hingga Rp 43 Triliun.

"Hal itu membuat mereka tak bisa menyetorkan dananya sesuai dengan apa yang kemarin telah disiapkan pada planning awal tanpa corona," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.