Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Jokowi Janji Kereta Cepat Tak Gunakan Duit APBN Sepeser Pun

Kompas.com - Diperbarui 10/10/2021, 20:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dari beberapa pasal revisi, yang paling jadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4, di mana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN.

Padahal, saat perencanaan hingga awal pembangunan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek kerja sama dengan China tersebut. 

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk Business to Business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat: Ditolak Jonan, Kini Mau Pakai Duit APBN

Tegaskan tak mau diatur China

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. 

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun itu sangat jelas. 

Ia berujar, China tak bisa mendikte Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek pada awal sebelumnya digadang-gadang akan digarap oleh Jepang. 

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya

“Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya,” ujar Jokowi. 

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Whats New
Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Whats New
Optimalkan 'Idle Cash', Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Optimalkan "Idle Cash", Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Whats New
Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Whats New
BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

Whats New
Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Whats New
Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Whats New
Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Whats New
Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Rilis
Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Whats New
Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+