Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Kementerian BUMN: Pembengkakan Itu Wajar

Kompas.com - 10/10/2021, 12:37 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut bahwa pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar.

Dia menyebut, adanya pandemi Covid-19 menjadi biang kerok terhambatnya proyek ini yang pada akhirnya berdampak pada biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak.

“Jadi hanya kemarin masalah corona ini membuat semuanya jadi terhambat, jadi jangan diplintir ini ada hal-hal lain dan sebagainya gitu ya,” ungkap Arya Sinulingga dalam sebuah penjelasan pada Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Jokowi Ralat Janjinya: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Boleh Pakai Duit APBN

“Dan pembengkakan-pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal dan memang itu membuat beberapa hal agak terhambat,” sambungnya.

Arya menilai, dalam pelaksanaan dan progresnya, sebenarnya capaian proyek ini sangat bagus karena sudah mencapai hampir 80 persen.

Dengan capaian itu, pemerintah ingin pembangunan ini terus berlanjut dan jangan sampai tertunda. Karena itu, pemerintah memutuskan adanya pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pakai APBN.

“Di mana-mana kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost, itu sudah pasti. Jadi inilah langkah yang harus diambil supaya pembangunan yang 80 persen dan sangat bagus ini, itu bisa tetap terlaksana,” tegasnya.

Baca juga: Ini Janji Jokowi soal Kereta Cepat Tanpa APBN yang Kini Sudah Diralat

Sebagai pengingat, awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Alhasil, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.

Perencanaan biaya proyek kereta cepat

Arya Sinulingga membantah bahwa proyek ini dikerjakan tanpa adanya perencanaan matang. Adanya pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya tak lepas dari sejumlah perubahan.

“Kenapa sampai anggarannya bertambah, dimana-mana ketika buat kereta cepat atau juga yang seperti ini kayak jalan tol dan sebagainya, itu memang di tengah perjalanan, apalagi yang panjang gitu ya, itu pasti ada perubahan-perubahan desain,” ungkapnya.

Baca juga: Kata Kementerian BUMN soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN

Perubahan itu terjadi karena ada kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari awalnya yang dipekirakan dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Jangan bilang perencanaanya wah sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya. Hampir semuu negara mengalami hal yang sama, apalagi untuk yang pertama kali,” ucapnya.

“Jadi pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan desain pasti ada dan itu membuat pembengkakan biaya,” lanjut Arya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa terdapat faktor perubahan harga tanah. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tanah seiring dengan berjalannya waktu adalah hal wajar.

“Itu wajar terjadi. Di hampir semua pembangunan-pembangunan yang kita lakukan sejak zaman dahulu pasti ada perubahan-perubahan di sana yang membuat pembengkakan dana atau anggaran. Jadi dua ini juga yang membuat anggaran ini jadi naik,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com