Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Kementerian BUMN: Pembengkakan Itu Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut bahwa pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar.

Dia menyebut, adanya pandemi Covid-19 menjadi biang kerok terhambatnya proyek ini yang pada akhirnya berdampak pada biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak.

“Jadi hanya kemarin masalah corona ini membuat semuanya jadi terhambat, jadi jangan diplintir ini ada hal-hal lain dan sebagainya gitu ya,” ungkap Arya Sinulingga dalam sebuah penjelasan pada Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Jokowi Ralat Janjinya: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Boleh Pakai Duit APBN

“Dan pembengkakan-pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal dan memang itu membuat beberapa hal agak terhambat,” sambungnya.

Arya menilai, dalam pelaksanaan dan progresnya, sebenarnya capaian proyek ini sangat bagus karena sudah mencapai hampir 80 persen.

Dengan capaian itu, pemerintah ingin pembangunan ini terus berlanjut dan jangan sampai tertunda. Karena itu, pemerintah memutuskan adanya pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pakai APBN.

“Di mana-mana kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost, itu sudah pasti. Jadi inilah langkah yang harus diambil supaya pembangunan yang 80 persen dan sangat bagus ini, itu bisa tetap terlaksana,” tegasnya.

Baca juga: Ini Janji Jokowi soal Kereta Cepat Tanpa APBN yang Kini Sudah Diralat

Sebagai pengingat, awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Alhasil, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.

Perencanaan biaya proyek kereta cepat

Arya Sinulingga membantah bahwa proyek ini dikerjakan tanpa adanya perencanaan matang. Adanya pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya tak lepas dari sejumlah perubahan.

“Kenapa sampai anggarannya bertambah, dimana-mana ketika buat kereta cepat atau juga yang seperti ini kayak jalan tol dan sebagainya, itu memang di tengah perjalanan, apalagi yang panjang gitu ya, itu pasti ada perubahan-perubahan desain,” ungkapnya.

Baca juga: Kata Kementerian BUMN soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN

Perubahan itu terjadi karena ada kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari awalnya yang dipekirakan dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Jangan bilang perencanaanya wah sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya. Hampir semuu negara mengalami hal yang sama, apalagi untuk yang pertama kali,” ucapnya.

“Jadi pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan desain pasti ada dan itu membuat pembengkakan biaya,” lanjut Arya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa terdapat faktor perubahan harga tanah. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tanah seiring dengan berjalannya waktu adalah hal wajar.

“Itu wajar terjadi. Di hampir semua pembangunan-pembangunan yang kita lakukan sejak zaman dahulu pasti ada perubahan-perubahan di sana yang membuat pembengkakan dana atau anggaran. Jadi dua ini juga yang membuat anggaran ini jadi naik,” tandasnya.