Kilas Balik Kereta Cepat: Ditolak Jonan, Kini Mau Pakai Duit APBN

Menurut dia, pemerintah memberikan hak pengoperasian dan pembangunan kereta. Menteri Perhubungan mewakili negara. Konsesi diberikan maksimum 50 tahun sejak ditandatangani kontrak konsesi, bukan sejak pertama kali operasi.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Janji Jokowi yang Meleset

"Kami tidak mau mengulang kejadian di jalan tol, yakni pemegang konsesi tidak segera membangun jalan tol dan konsesi berlaku sejak pertama kali beroperasi. Akhirnya pemerintah tersandera. Kalau minta 50 tahun dan bisa diperpanjang, tidak saya berikan," kata Jonan,

"Alasannya, konsesi ini gratis. Mereka tidak bayar sepeser pun. Konsesi di kereta berbeda dengan konsesi di laut dan udara. Kalau di laut, pemegang konsesi harus bayar 2,5 persen, sedangkan di kereta tidak ada fee konsesi," katanya lagi.

Dikatakan Jonan, saat itu, tidak ada jaminan negara sama sekali. Apabila pembangunan dan pengoperasian berhenti di tengah jalan, pemerintah tidak akan ambil alih.

Saat masa konsesi selesai, semua infrastruktur yang dibangun harus diserahkan ke negara dalam kondisi fit and clear, artinya tidak dijaminkan ke pihak lain dan layak operasi.

Baca juga: Kata Kementerian BUMN soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN

"Kalau proyek berhenti di jalan, izin akan dicabut dan mereka wajib mengembalikan kondisi alam yang telah mereka pakai ke kondisi semula. Supaya tidak seperti monorel di Jakarta. Kalau prinsip ini sudah disepakati, konsesi bisa diberikan," tegas Jonan.

Sebagai informasi, KCIC sendiri merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN dan China Railways.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai sejak groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 lalu di Perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Saat peletakan batu pertama oleh Presiden, Jonan yang saat itu menjabat Menteri Perhubungan, diketahui tidak ikut dalam acara tersebut.

Baca juga: Saat Peternak Ayam Tagih Janji Jokowi soal Swasembada Jagung