Berapa Uang APBN untuk Tambal Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini boleh pakai dana APBN. Berapa dana APBN yang akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Rencana penggunaan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tidak lepas dari adanya pembengkakan biaya proyek tersebut.

Awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Baca juga: Berkah BUMN China: Jadi Pemasok Utama Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Alhasil, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.

Dengan adanya aturan itu, APBN bisa disalurkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan dari sejumlah perusahaan BUMN. Penyaluran dilakukan melalui PT KAI sebagai BUMN pemimpin perusahaan patungan.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Kementerian BUMN: Pembengkakan Itu Wajar

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait hal ini.

Ia menyebutkan, besaran APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergantung pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Hal itu akan ditetapkan angkanya setelah ada audit BPKP. Jadi tanpa audit ini, itu enggak akan dilakukan. Nah, maka audit ini kami harapkan akan selesai sampai Desember 2021,” ujarnya dalam sebuah penjelasan kepada wartawan, Minggu (10/10/2021) malam.

Ia menegaskan, kucuran APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek ini tidak akan memberikan ruang bagi penyelewengan.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak Rp 27,74 Triliun

“Jadi enggak ada namanya kelebihan anggaran ataupun akibat pembengkakan ini, kita jaga gitu enggak ada potensi-potensi apa pun di sana. Potensi korupsi, potensi penyelewengan, tidak akan kita akomodir,” ucapnya.

Karena itu, lanjutnya, Kementerian BUMN sudah meminta audit oleh BPKP mengenai berapa dana tambahan yang dibutuhkan akibat biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak.

“Jadi audit dulu baru kita tetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC ini sehingga kita ketika meminta bantuan dari pemerintah, ya itu angkanya benar-benar sudah bersih. Itu prinsipnya. Jadi kita sudah minta audit mudah-mudahan selesai bulan Desember ini,” tandasnya.

Dengan begitu, Arya Sinulingga enggan memberi kepastian terkait nominal yang dianggarkan dari APBN untuk proyek ini.

Baca juga: Kala Jokowi Janji Kereta Cepat Tak Gunakan Duit APBN Sepeser Pun

“Enggak ada namanya angka bisa muncul secara clear berapa bantuan yang akan kami minta dari pemerintah. Jadi audit dulu oleh BPKP, hasil auditnya dari sanalah kita akan dapat angka yang sebenarnya yang dibutuhkan,” bebernya.