Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dari Jokowi, Malaysia Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat meski Merugi

Kompas.com - 11/10/2021, 08:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah jadi sasaran kritikan publik Tanah Air. Beberapa masalah menerpa mega proyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.

Beberapa sumber polemik yang muncul yakni BUMN yang dilibatkan dalam proyek tersebut tengah mengalami masalah keuangan dan terlilit utang. Kondisi keuangan perusahaan negara semakin tak menentu di tengah pandemi Covid-19. 

Belum lagi, nilai proyek pun juga membengkak dari perencanaan awalnya sebesar Rp 86,5 triliun melonjak menjadi Rp 114,24 triliun, atau naik sebesar Rp 27,74 triliun. 

Masalah lainnya, proyek tersebut terancam mangkrak, sehingga Pemerintah Indonesia akhirnya membuka peluang pendanaan APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

Baca juga: Kala Jokowi Janji Kereta Cepat Tak Gunakan Duit APBN Sepeser Pun

Perbandingan dengan Malaysia

Ambisi membangun kereta cepat di Asia Tenggara sebenarnya bukan hanya milik Indonesia. Malaysia juga menjadi salah satu negara ASEAN yang sudah membangun infrastruktur kereta cepat, namun belakangan proyek tersebut dihentikan.

Lantaran beberapa infrastruktur sudah terlanjur terbangun, Malaysia sampai harus menanggung kerugian serta membayar kompensasi ke Singapura, negara tetangga sekaligus mitra dalam proyek Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail (HSR). 

HRS merupakan proyek besar yang dijalankan bersama dua Negeri Jiran tersebut yang mengoneksikan ibu kota Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura.

Proyek HRS tersebut bakal memakan investasi sebesar 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 352,89 triliun. Saat kesepakatan itu, Malaysia dimpimpin oleh PM Najib Razak. 

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat: Ditolak Jonan, Kini Mau Pakai Duit APBN

Dari kajian hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung hingga proyek akhirnya dibatalkan, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar.

Pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan. Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp 1,1 triliun ke Singapura. 

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Whats New
KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Rilis
Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Whats New
Belum Kantongi Izin, KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Belum Kantongi Izin, KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Whats New
Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Whats New
Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Whats New
Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Rilis
Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Whats New
Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Rilis
Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Smartpreneur
OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+