Dilema Kereta Cepat: Sampai Bandung 46 Menit, Tapi Cuma di Pinggiran

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menuai hujan kritik. Ini karena pemerintah menginzinkan proyek kerja sama dengan China ini didanai APBN.

Diketahui, sejumlah BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut kondisi keuangannya tengah terpuruk dan dililit utang. Sehingga pemerintah dirasa perlu menyelamatkan proyek ini dengan uang APBN. 

Wacana penggunaan uang rakyat untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung dianggap kurang relevan. Karena dengan harga tiketnya, kereta ini dianggap hanya bisa diakses oleh segelintir kalangan. 

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai proyek ini terbilang nanggung lantaran trase yang dilewatinya tak sampai ke Kota Bandung. Sehingga penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota. 

Baca juga: Beda dari Jokowi, Malaysia Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat meski Merugi

Stasiun pemberhentian terakhir kereta cepat berada di Tegalluar yang berada di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Belakangan, stasiunnya bertambah, yakni di Padalarang yang masuk Kabupaten Bandung Barat.

Memang, waktu tempuh Jakarta-Bandung dipersingkat hanya 46 menit. Namun letak stasiun akhir yang berada di pinggiran, kata Djoko, malah nantinya akan merepotkan penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung.

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung proyek yang nanggung, karena apa? Stasiun terakhirnya ada di pinggiran keramaian di Tegalluar, bukan di Kota Bandung," ujar Djoko seperti dikutip pada Senin (11/10/2021). 

Apalagi, hingga saat ini, belum ada transportasi publik yang cepat dan memadai bagi penumpang untuk melanjutkan perjalanan ke tengah kota usai keluar dari stasiun kereta cepat di Tegalluar. 

Baca juga: Kala Jokowi Janji Kereta Cepat Tak Gunakan Duit APBN Sepeser Pun

Macet-macetan ke Kota Bandung

Pembangunan transportasi publik di Bandung sampai sejauh ini juga masih dalam tahap perencanaan dan studi. 

"Bandung sendiri sampai sekarang belum kelihatan fisiknya untuk transportasi publik, terutama akses ke stasiun kereta cepat. Sampai sekarang belum terlihat transportasi publik atasi macet di Bandung," ucap Djoko.

"Masih rencana yang ngawang-ngawang, awalnya mau kereta yang menggantung, lalu ada kereta kapsul, LRT, belum ada kelihatan fisiknya dibangun," tambahnya.

Humas Pemprov Jabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proyek Kereta Cepat di Stasiun Padalarang dan Depo Kereta Cepat Tegalluar, Senin (12/4/2021). Hadir pula dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Lanjut Djoko, kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung yang digadang-gadang hanya butuh waktu 36 menit, akan percuma jika akses ke tengah kota masih macet.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat: Ditolak Jonan, Kini Mau Pakai Duit APBN

"Ibaratnya lucu, dia kereta cepat sekitar 30 menit dari Jakarta ke Bandung, tapi cuma sampai Tegalluar. Keluar dari Stasiun Tegalluar terus mau ngapain kalau ujungnya tengah Kota (Bandung) macet-macetan berjam-jam," ujarnya.

Kondisi ini tentu berbeda dengan ketika masyarakat menggunakan kereta reguler Argo Parahyangan. Meski waktu tempuhnya sekitar 3 jam, namun penumpang bisa turun di jantung Kota Bandung, harga tiketnya pun jauh lebih murah ketimbang kereta cepat.

"Artinya jika membangun, ya jangan separuh. Ketika ada kereta cepat, bagaimana dengan transportasi publik di Bandung. Ini saja belum terkoneksi (antar moda)," ungkap Djoko.