Pemerintah Terjebak “Sunk Cost” dalam Proyek Kereta Cepat?

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk bisa tetap melanjutkan pembangunannya adalah dengan mengalihkan pendanaan ke APBN karena para pemegang saham yakni sejumlah BUMN mengalami kesulitan keuangan.

Sementara mengutip berbagai analisa dari berbagai sumber, dengan memperhitungkan biaya investasi untuk kereta cepat tersebut, maka harga tiket yang ditanggung konsumen akan jauh lebih mahal dari transportasi yang telah ada saat ini.

Kondisi ini persis seperti biaya tiket yang harus dibayar oleh penumpang pesawat Concorde saat pesawat tersebut beroperasi.

Lepas dari jebakan

Ketika seseorang atau perusahaan menghadapi munculnya sunk cost, cara terbaik untuk mengatasinya adalah memotong biaya yang keluar sia-sia tersebut.

Dalam investasi, ada istilah cut loss. Investor harus berani melepas saham yang membuatnya mengalami kerugian melampaui yang telah direncanakan. Jika portofolio terus dipegang, bisa saja hal itu membuatnya semakin menderita dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Sementara itu dalam kaitannya dengan karyawan yang tidak produktif, bisa saja petinggi perusahaan melakukan pensiun dini agar perusahaan tak menanggung biaya yang sebenarnya sia-sia.

Pun, perusahaan juga harus berani mengambil keputusan untuk mengamandemen kontrak dengan pihak lain jika sewa gedung maupun aset lainnya tak lagi berdampak positif kepada keuangan perusahaan. Meski, harus membayar kompensasi kepada pihak lain.

Adapun dalam kaitannya dengan proyek pemerintah, cara terbaik untuk menghindari sunk cost ini adalah menghentikan proyek tersebut. Terlebih lagi, jika proyek yang dijalankan tidak memberikan dampak bagi ekonomi secara luas. Kalaupun ada, dampak tersebut akan muncul sangat lama dan jauh dari hitungan keekonomian.

Ada banyak contoh bagaimana proyek infrastruktur yang dijalankan oleh negara lain dibatalkan karena tidak masuk dalam hitungan keekoonomian. Dan hal itu bukanlah sebuah aib.

Seperti pembangunan kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur senilai Rp 174 triliun – Rp 209 triliun. Proyek tersebut dibatalkan oleh Malaysia karena negara tersebut merasa terbebani.

Baca juga: Beda dari Jokowi, Malaysia Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat meski Merugi

Untuk itu, Malaysia bersedia membayar kompensasi kepada Singapura sebesar Rp 1,1 triliun sebagai settlement.

Sementara di Indonesia, kita melihat ada proyek infrastruktur besar yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari berbagai referensi yang saya dapatkan, proyek tersebut kemungkinan berpotensi menjadi sunk cost bagi pemerintah.

Jika memang menjadi sunk cost, apakah nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan seperti proyek pesawat Concorde? Demi kebanggan dan telah banyak keluar biaya, proyek mau tak mau harus dilanjutkan.

Atau, pemerintah berani mengambil langkah seperti Malaysia yang memilih menghentikan proyek kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur karena memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

Kita tunggu saja...