Pemerintah Terjebak “Sunk Cost” dalam Proyek Kereta Cepat?

MEMBENGKAKNYA biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendorong pemerintah turun tangan. Ya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN guna membiayai pembangunan proyek triliunan tersebut.

Sebuah kebijakan yang benar-benar berbeda dari yang diputuskan pada 2015 ketika saat itu pemerintah menegaskan untuk tidak menggunakan APBN guna membiayai proyek tersebut.

Tentu, ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah untuk ikut membiayai proyek tersebut yang bagi banyak pihak dianggap tidak feasible atau tidak layak.

Namun di sini saya tidak ingin mencoba menghitung apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut feasible atau tidak. Ini karena banyak sekali variabel yang harus dijadikan acuan hitungan.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Sampai Bandung 46 Menit, Tapi Cuma di Pinggiran

Pun, sejauh ini sudah banyak pihak yang melakukan hitung-hitungan atas kelayakan proyek tersebut.

Akan tetapi, melihat langkah pemerintah yang bela-belain turun tangan dan menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat tersebut, saya jadi ingat istilah sunk cost trap.

Sunk cost sendiri secara harfiah adalah biaya yang tenggelam atau biaya yang hangus. Berapapun biaya yang dikeluarkan, hal itu tidak akan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan ataupun investor di masa mendatang.

Contoh yang relevan untuk saat ini misalnya, di tengah pandemi, sebuah perusahaan tetap membayar sewa gedung meskipun karyawan bisa bekerja di rumah.

Artinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sewa gedung itu sebenarnya tidak ada dampaknya ke perusahaan seperti meningkatkan efisiensi waktu karyawan, dan sebagainya. Justru sebaliknya, biaya tersebut hangus.

Contoh lainnya, perusahaan tetap membayar karyawan-karyawannya yang senior meskipun mereka tak lagi produktif dan berkontribusi pada kinerja organisasi. Dengan kata lain, ada nggak gaji yang dialokasikan ke karyawan senior tersebut, kinerja perusahaan tak terpengaruh. Justru, membayar mereka adalah sebuah kesia-siaan.

Sunk Cost Trap

Sementara itu mengutip investopedia, sunk cost trap mengacu pada kecenderungan orang yang bertindak secara irasional untuk meneruskan aktivitas yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Orang tersebut melakukan itu karena menganggap waktu maupun biaya yang telah dikeluarkan sudah cukup besar.

Contoh yang populer mengenai sunk cost trap ini adalah, ada penonton film yang memilih untuk bertahan duduk di kursi bioskop meskipun dia tidak menikmati film yang diputar. Ini karena mereka menganggap telah banyak berkorban untuk bisa menonton bioskop seperti telah menembus jalanan yang macet, mengumpulkan uang banyak, dan sebagainya.

Baca juga: Mengenal "Sunk Cost Fallacy", Istilah "Bucin" di Dunia Investasi

Demikian pula dengan pengunjung restoran yang memaksakan diri menghabiskan makanan yang dipesan kendati dia sangat tidak menyukai rasanya. Ini lantaran si pengunjung itu terlanjur memesan makanan yang mahal dan melakukan reservasi tempat duduk.

Dalam dunia investasi kita sering melihat banyak investor yang tetap memegang sahamnya kendati saham tersebut telah anjlok di bawah 50 persen. Alasannya, karena emiten tersebut memiliki ikatan emosional dengan keluarganya.

Concorde Fallacy

Mirror Concorde, pesawat terbang sipil tercepat yang pernah dibuat, mampu menempuh penerbangan antara London dan New York dalam waktu kurang dari tiga jam.

Istilah lain yang juga populer mengenai sunk cost trap ini adalah concord fallacy. Hal ini merujuk pada proyek ambisius pengembangan pesawat supersonic Concord yang sempat menjadi kebanggan Inggris dan Perancis.

Proyek ini diawali pada tahun 1956, saat komite transportasi pengembangan pesawat supersonic Inggris menggagas pengembangan pesawat tersebut dengan melibatkan Pemerintah Inggris, serta pabrikan pesawat BAe. Kemudian pada tahun 1962, Perancis bergabung dengan proyek ini.

Hingga akhirnya pada 1976, pesawat impian Inggris dan Perancis beroperasi secara komersial untuk pertama kali. Sebuah kebanggan bagi kedua negara yang berhasil mengembangkan pesawat komersial dengan kemampuan terbang melampaui kecepatan suara.

Meski demikian, kebanggaan tersebut dibayangi oleh tingginya biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan pesawat Concorde. Apalagi, ada pembengkakan biaya atau cost overrun dalam pembangunannya.

Baca juga: 24 Oktober 2003, Akhir dari Mimpi Pesawat Supersonik Concorde

Belum lagi, operasional pesawat ini membutuhkan biaya yang tak kalah tinggi yang mengakibatkan harga tiket begitu mahal.

Mengutip sejumlah artikel, biaya penerbangan trans-atlantik PP dengan pesawat Concorde hampir 10 kali lipat dari harga yang harus dibayar penumpang yang menggunakan pesawat Boeing 747 buatan AS yang saat itu juga mulai terbang secara komersial.

Hal inilah yang membuat load factor penerbangan menggunakan Concorde sangat rendah. Sehingga perusahaan yang mengoperasikannya, yakni British Airways dan Air France, harus menanggung kerugian.

Setelah beberapa dekade beroperasi, akhirnya operator pesawat ini memutuskan untuk benar-benar menghentikan operasional Concorde karena tidak ekonomis secara bisnis.

Inilah yang kemudian memunculkan terminologi Concorde Fallacy. Sama seperti sunk cost fallacy atau sunk cost trap, Concorde Fallacy mengacu kepada keputusan untuk melanjutkan bisnis/ investasi karena didorong oleh pertimbangan bahwa perusahaan atau negara telah mengeluarkan biaya yang besar sebelumnya.

Dan pada akhirnya keputusan tersebut berakhir dengan hasil yang buruk.

Melanjutkan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kembali ke persoalan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar dollar AS artinya terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Atas kenaikan itu, pemerintah memilih untuk ikut campur dengan menggunakan dana dari APBN di tengah sorotan mengenai tidak atau kurang layaknya proyek kereta cepat tersebut dilanjutkan.

Baca juga: Berapa Uang APBN untuk Tambal Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat?

Dalih pemerintah untuk mendukung berlanjutnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebagaimana diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Dalam penjelasannya, Arya menuturkan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah hampir mencapai 80 persen. Namun karena Indonesia mengalami pandemi, maka pembangunannya menjadi mandek.

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk bisa tetap melanjutkan pembangunannya adalah dengan mengalihkan pendanaan ke APBN karena para pemegang saham yakni sejumlah BUMN mengalami kesulitan keuangan.

Sementara mengutip berbagai analisa dari berbagai sumber, dengan memperhitungkan biaya investasi untuk kereta cepat tersebut, maka harga tiket yang ditanggung konsumen akan jauh lebih mahal dari transportasi yang telah ada saat ini.

Kondisi ini persis seperti biaya tiket yang harus dibayar oleh penumpang pesawat Concorde saat pesawat tersebut beroperasi.

Lepas dari jebakan

Ketika seseorang atau perusahaan menghadapi munculnya sunk cost, cara terbaik untuk mengatasinya adalah memotong biaya yang keluar sia-sia tersebut.

Dalam investasi, ada istilah cut loss. Investor harus berani melepas saham yang membuatnya mengalami kerugian melampaui yang telah direncanakan. Jika portofolio terus dipegang, bisa saja hal itu membuatnya semakin menderita dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Sementara itu dalam kaitannya dengan karyawan yang tidak produktif, bisa saja petinggi perusahaan melakukan pensiun dini agar perusahaan tak menanggung biaya yang sebenarnya sia-sia.

Pun, perusahaan juga harus berani mengambil keputusan untuk mengamandemen kontrak dengan pihak lain jika sewa gedung maupun aset lainnya tak lagi berdampak positif kepada keuangan perusahaan. Meski, harus membayar kompensasi kepada pihak lain.

Adapun dalam kaitannya dengan proyek pemerintah, cara terbaik untuk menghindari sunk cost ini adalah menghentikan proyek tersebut. Terlebih lagi, jika proyek yang dijalankan tidak memberikan dampak bagi ekonomi secara luas. Kalaupun ada, dampak tersebut akan muncul sangat lama dan jauh dari hitungan keekonomian.

Ada banyak contoh bagaimana proyek infrastruktur yang dijalankan oleh negara lain dibatalkan karena tidak masuk dalam hitungan keekoonomian. Dan hal itu bukanlah sebuah aib.

Seperti pembangunan kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur senilai Rp 174 triliun – Rp 209 triliun. Proyek tersebut dibatalkan oleh Malaysia karena negara tersebut merasa terbebani.

Baca juga: Beda dari Jokowi, Malaysia Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat meski Merugi

Untuk itu, Malaysia bersedia membayar kompensasi kepada Singapura sebesar Rp 1,1 triliun sebagai settlement.

Sementara di Indonesia, kita melihat ada proyek infrastruktur besar yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari berbagai referensi yang saya dapatkan, proyek tersebut kemungkinan berpotensi menjadi sunk cost bagi pemerintah.

Jika memang menjadi sunk cost, apakah nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan seperti proyek pesawat Concorde? Demi kebanggan dan telah banyak keluar biaya, proyek mau tak mau harus dilanjutkan.

Atau, pemerintah berani mengambil langkah seperti Malaysia yang memilih menghentikan proyek kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur karena memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

Kita tunggu saja...