Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Diminta Larang Jaring Tarik Berkantong karena Sama seperti Cantrang

Kompas.com - 13/10/2021, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penggunaan cantrang sebagai alat penangkap ikan (API). Dalam aturan baru, cantrang harus diganti dengan jaring tarik berkantong.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Namun Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Suhana menilai, cantrang tidak ada bedanya dengan jaring tarik berkantong. Untuk itu dia meminta pemerintah turut melarang alat tangkap tersebut.

Baca juga: Sudah Tak Relevan, KKP Mutakhirkan Harga Patokan Ikan

"Kalau Menteri KP (Sakti Wahyu Trenggono) konsisten mau berpihak pada kelestarian sumberdaya ikan, seharusnya jaring tarik berkantong dan jaring hela berkantong itu dilarang juga, karena itu nama lain dari trawl," kata Suhana saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu.

Suhana menuturkan, perbedaan definisi dalam beleid terbaru antara cantrang dengan jaring tarik berkantong hanya terletak dari bentuk jaringnya saja. Jaring pada cantrang berbentuk diamond mesh, sementara jaring tarik berkantong menggunakan square mesh.

Beleid menyebutkan, cantrang adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selambar panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian ditarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti maupun berlabuh jangkar.

Pengoperasian cantrang tidak jauh berbeda dengan jaring tarik berkantong. Pada jaring tarik berkantong, pengoperasiannya juga menggunakan tali selambar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian ditarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh.

"Metode operasinya sama antara cantrang dan jaring tarik berkantong. Hal ini kalau tidak disiapkan dengan baik, akan banyak terjadi pelanggaran di lapangan," ucap Suhana.

Suhana berpendapat, cantrang dan jaring tarik berkantong seolah hanya mengubah nama. Hal serupa juga terlihat pada pasal 5 beleid, yang mengubah nama pukat tarik menjadi jaring tarik. Padahal kata dia, esensi jaring tarik dengan pukat atau trawl tetap sama, tidak ada bedanya.

Untuk itu, Suhana meminta kementerian yang mengurus dunia maritim ini perlu terus belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Salah satu kasus yang bisa jadi pelajaran adalah perubahan nama trawl menjadi 9 nama lain.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+