Pemerintah Luncurkan Peta Mangrove Nasional untuk Keperluan Rehabilitasi Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Peta Mangrove Nasional. Peluncuran ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono.

Dalam peluncuran tersebut Luhut mengungkapkan rasa syukurnya serta berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang telah bekerja sama dalam tersusunnya Peta Mangrove Nasional tersebut.

"Pada kesempatan kali ini saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya One Map Mangrove sebagai basis data aksi rehabilitasi mangrove dan diharapkan mampu menghasilkan informasi geo-spasial secara akurat dan akuntabel," kata dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Mangrove 150.000 Hektar

Lebih lanjut kata Luhut, KLHK sebagai walidata, menjadi tumpuan bagi pemutakhiran pendataan ini untuk menjadi referensi bagi kementerian dan lembaga lainnya.

Meskipun demikian, ia tetap menyadari betapa sulit melakukan pemutakhiran one map mangrove agar kredibel dimata pengguna jasa.

Setelah launching Peta Mangrove Nasional, Luhut berharap upaya rehabilitasi, konservasi dan pemeliharaan serta pengawasan harus dipercepat agar target rehabilitasi 600.000 hektare hingga tahun 2024.

"Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dengan semangat tinggi demi terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas untuk generasi mendatang," serunya.

Ia memaparkan, hingga tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki 3,31 juta hektare mangrove yang merupakan terluas di Asia bahkan di dunia.

Indonesia pun sedang melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Dia pun menekankan pentingnya melestarikan hutan mangrove karena memiliki manfaat yang sangat penting.

Pasalnya, dari aspek fisik, mangrove mampu mencegah bahaya gelombang tinggi dan abrasi air laut bahkan tsunami. Sementara itu, dari aspek ekologi dan ekonomi, mangrove dapat menyerap dan menyimpan carbon lebih besar dari hutan tropis.

Pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, telah mengubah banyak sabuk hijau menjadi lahan-lahan tambak atau perikanan budidaya berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),

Adanya penebangan liar, dinilai akan mengikis habis mangrove yang seharusnya dikonservasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu perlu mengutamakan pemerliharaannya termasuk di dalamnya penegakan hukum.