Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik

Kompas.com - 14/10/2021, 08:35 WIB
Toko-toko kelontong di Indonesia perlahan berbenah, menyongsong arus perubahan di tengah era modernisasi Adzhahri AhmadToko-toko kelontong di Indonesia perlahan berbenah, menyongsong arus perubahan di tengah era modernisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Belakangan, RUU KUP ini berganti nama menjadi  RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan kini sudah disahkan dalam rapat Paripurna DPR menjadi UU HPP

Salah satunya mengatur soal besaran tarif PPN umum menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Kenaikan PPN ini mulai efektif berlaku 1 April 2022 (PPN naik 11 persen).

Tarif pun akan dinaikkan secara bertahap, berbalik dengan rencana awalnya yakni kenaikan PPN langsung 12 persen. Dalam UU menyebut, tarif akan kembali naik menjadi 12 persen pada tahun 2025. 

Baca juga: Tahun Depan, Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen

Di sisi lain, pemerintah mulai menerapkan sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5 persen hingga 15 persen.

PPN sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini karena hampir semua barang dijual di Tanah Air terkena pajak PPN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kenaikan tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain secara global.

"Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), China (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen), dan India (18 persen)," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna seperti dikutip pada Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Pemerintah Batal Terapkan PPN Sembako hingga Sekolah

Sebelumnya, pemerintah juga berencana mengenakan pajak PPN pada komoditas barang yang sangat dibutuhkan masyarak seperti sembako. Namun, pajak PPN sembako ini kemudian dibatalkan setelah menuai kritik dari masyarakat. 

"Walaupun ditetapkan sebagai barang/jasa kena pajak, namun akan diberikan fasilitas dibebaskan dari PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang/jasa tersebut, sama perlakuannya dengan kondisi saat ini," beber Yasonna.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.