Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan Terukur, Ikhtiar KKP Merajut Ekonomi Biru

Kompas.com - 14/10/2021, 08:58 WIB

Selain itu, syarat penggunaan Anak Buah Kapal (ABK) lokal, suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dari pelabuhan di WPP daerah penangkapan ikan yang ditetapkan, serta jumlah pelaku usaha bersistem kontak.

Juru Bicara KKP, Wahyu Muryadi menjabarkan, Menteri Trenggono menyiapkan penangkapan ikan terukur untuk menata tata laksana penangkapan ikan agar tidak ada lagi penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan, dan tak teregulasi (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing/IUUF).

Aspek ekologi kata Wahyu, juga diutamakan untuk membangun ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Semuanya menuju tatanan ideal pengelolaan perikanan yang legal, terlapor, dan teregulasi.

"Nantinya setiap kapal ikan hanya boleh mendaratkan ikannya di wilayah tempat mereka cari ikan. Jadi, distribusi pendapatan daerah akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi tidak cuma menggeliat di Jawa," beber Wahyu.

Skema penangkapan ikan terukur

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menuturkan, penangkapan terukur akan mengacu pada hitung-hitungan Komnas Kajiskan yang dilakukan secara berkala per dua tahun.

Menurut Komnas Kajiskan, total jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah 9,45 juta ton per tahun dengan nilai produksi mencapai Rp 229,3 triliun.

"Kebijakan penangkapan terukur ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Lewat penangkapan terukur, sumber daya perikanan tak serta-merta bisa dieksploitasi tanpa memerhatikan siklus hidup perikanan dan keberlangsungannya," ungkap Zaini.

Zaini menjelaskan, area penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi menjadi tiga zona, yakni zona fishing industri, zona nelayan lokal, dan zona spawning & nursery ground (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan).

Nantinya, zona industri akan berada pada 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 572 perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 573 perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa, WPP 711 Laut Natuna, WPP 716 Laut Sulawesi, WPP 717 Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, serta WPP 718 Laut Aru dan Laut Arafuru.

Baca juga: 78,4 Persen Tangkapan Terserap, KNTI: Ekonomi Nelayan Tahun 2021 Membaik

Sedangkan zona nelayan lokal berada di WPP 571 Selat Malaka dan Laut Andaman, WPP 712 Laut Jawa, WPP 713 Selat Makassar, serta WPP 715 Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Milik Negara Cetak Laba Bersih Tertinggi Sepanjang Sejarah, BUMN Lain Bakal Menyusul

Bank Milik Negara Cetak Laba Bersih Tertinggi Sepanjang Sejarah, BUMN Lain Bakal Menyusul

Whats New
Cara Bayar MRT Pakai OVO, Perhatikan Ketentuan Berikut Ini

Cara Bayar MRT Pakai OVO, Perhatikan Ketentuan Berikut Ini

Spend Smart
Tabungan Orang Kaya di RI Terus Meningkat, Jumlahnya Rp 5.000 Triliun Lebih

Tabungan Orang Kaya di RI Terus Meningkat, Jumlahnya Rp 5.000 Triliun Lebih

Whats New
Cara Daftar MyPertamina Subsidi Tepat via Online dan Offline

Cara Daftar MyPertamina Subsidi Tepat via Online dan Offline

Spend Smart
Erick Thohir: Kalbar Potensial Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Erick Thohir: Kalbar Potensial Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Whats New
Lowongan Kerja Wings Group untuk S1, Cek Persyaratannya

Lowongan Kerja Wings Group untuk S1, Cek Persyaratannya

Whats New
Soal Merger Damri dan PPD, Stafsus Erick Thohir: Tinggal Proses Teknis Saja

Soal Merger Damri dan PPD, Stafsus Erick Thohir: Tinggal Proses Teknis Saja

Whats New
Januari 2023, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Tipis Jadi 78,54 Dollar AS Per Barrel

Januari 2023, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Tipis Jadi 78,54 Dollar AS Per Barrel

Whats New
Mau Nonton F1 Power Boat Danau Toba? Cek Harga Tiketnya, Mulai dari Rp 50.000 Per Orang

Mau Nonton F1 Power Boat Danau Toba? Cek Harga Tiketnya, Mulai dari Rp 50.000 Per Orang

Whats New
Simak Lelang Rumah di Jakarta dan Surabaya, Nilai Limit Rp 200 Jutaan

Simak Lelang Rumah di Jakarta dan Surabaya, Nilai Limit Rp 200 Jutaan

Spend Smart
Ramai PBB Kota Solo Naik, Apa Itu Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan?

Ramai PBB Kota Solo Naik, Apa Itu Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan?

Work Smart
Harga Minyak Dunia Turun 5 Persen Dalam Sepekan, Apa Sebabnya?

Harga Minyak Dunia Turun 5 Persen Dalam Sepekan, Apa Sebabnya?

Whats New
Cara Beli Tiket MRT Online, Bisa Bayar Pakai OVO, GoPay, atau DANA

Cara Beli Tiket MRT Online, Bisa Bayar Pakai OVO, GoPay, atau DANA

Spend Smart
Stabil, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+