Bengkak, Biaya Kereta Cepat Kini Lebih Mahal daripada Tawaran Jepang

Meski demikian, Jokowi kemudian meralatnya agar APBN bisa ikut mendanai kereta cepat dengan menandatangani Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Baca juga: Pemerintah Terjebak “Sunk Cost” dalam Proyek Kereta Cepat?

Dalih Kementerian BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut bahwa pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar.

Dia menyebut, adanya pandemi Covid-19 menjadi biang kerok terhambatnya proyek ini yang pada akhirnya berdampak pada biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak.

“Jadi hanya kemarin masalah corona ini membuat semuanya jadi terhambat, jadi jangan diplintir ini ada hal-hal lain dan sebagainya gitu ya,” ungkap Arya Sinulingga.

KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan kepada rekan media soal restrukturisasi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019)

“Dan pembengkakan-pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal dan memang itu membuat beberapa hal agak terhambat,” sambungnya.

Arya menilai, dalam pelaksanaan dan progresnya, sebenarnya capaian proyek ini sangat bagus karena sudah mencapai hampir 80 persen.

Dengan capaian itu, pemerintah ingin pembangunan ini terus berlanjut dan jangan sampai tertunda. Karena itu, pemerintah memutuskan adanya pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pakai APBN.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat: Ditolak Jonan, Kini Mau Pakai Duit APBN

“Di mana-mana kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost, itu sudah pasti. Jadi inilah langkah yang harus diambil supaya pembangunan yang 80 persen dan sangat bagus ini, itu bisa tetap terlaksana,” tegasnya.

Arya Sinulingga membantah bahwa proyek ini dikerjakan tanpa adanya perencanaan matang. Adanya pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya tak lepas dari sejumlah perubahan.

“Kenapa sampai anggarannya bertambah, dimana-mana ketika buat kereta cepat atau juga yang seperti ini kayak jalan tol dan sebagainya, itu memang di tengah perjalanan, apalagi yang panjang gitu ya, itu pasti ada perubahan-perubahan desain,” ungkapnya.

Perubahan itu terjadi karena ada kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari awalnya yang dipekirakan dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak Rp 27,74 Triliun

“Jangan bilang perencanaanya wah sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya. Hampir semuu negara mengalami hal yang sama, apalagi untuk yang pertama kali,” ucapnya.

“Jadi pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan desain pasti ada dan itu membuat pembengkakan biaya,” lanjut Arya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa terdapat faktor perubahan harga tanah. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tanah seiring dengan berjalannya waktu adalah hal wajar.

“Itu wajar terjadi. Di hampir semua pembangunan-pembangunan yang kita lakukan sejak zaman dahulu pasti ada perubahan-perubahan di sana yang membuat pembengkakan dana atau anggaran. Jadi dua ini juga yang membuat anggaran ini jadi naik,” tandasnya.

Humas Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Berkah BUMN China: Jadi Pemasok Utama Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung