Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LKPP: 274 Perusahaan Kena "Blacklist" Tak Bisa Ikut Lelang Pengadaan Pemerintah

Kompas.com - 15/10/2021, 14:49 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Aris Supriyanto menyebutkan, sebanyak 274 badan usaha masuk dalam daftar hitam (blacklist).

Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang aktif mengikuti pelelangan atau tender barang dan jasa berkisar 300.000an. Aris bilang, banyak perusahaan mengikuti tender lantaran nilai yang ditawarkan begitu besar.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Anggaran Belanja Pemerintah Rp 2.708,7 Triliun di RAPBN 2022, Ini Rinciannya

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah itu luar biasa besar nilainya sehingga dalam tanda petik wajar para pelaku usaha maupun oknum-oknum pemerintahan sering kali mencoba memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada untuk mendapatkan keuntungan tertentu," ucapnya dalam webinar virtual bertajuk Daftar Hitam bagi Persekongkolan Tender, yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jumat (15/10/2021).

Aris bilang, kebanyakan perusahaan yang terkena blacklist tersebut berkaitan dengan kinerja ketimbang etika sesuai dasar aturan LKPP.

"Kalau kita melihat aturan yang sekarang, perbuatan-perbuatan apa saja yang kemudian bisa dikenakan sanksi daftar hitam. Di dalam aturan LKPP nomor 4, dibedakan menjadi dua prinsipnya. Prinsip etika dan yang kedua, terkait dengan kinerja. Dari data kami, perusahaan yang di-blacklist kebanyakan terkait dengan kinerja," ucapnya.

Baca juga: Belanja Pemerintah Loyo di Kuartal III 2019, Imbas Pergantian Pemerintahan?

Aris menjelaskan, dalam aturan LKPP juga mengatur penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam.

Kebijakan tersebut dilakukan karena banyaknya aduan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya muncullah keputusan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com