Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/10/2021, 15:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengungkapkan bahwa banyak server pinjaman online (pinjol) ilegal yang berada di luar negeri. 

Hal itu ia ungkapkan dalam salam satu acara diskusi virtual pada Sabtu (16/10/2021).

"Data yang ada di kami, dari 3.515 kemudian sampel 2.700-an pinjol ilegal, itu servernya yang ada di Indonesia ada 22 persen, di luar negeri ada sekitar 34 persen, dan sisanya kita enggak tahu servernya yang 44 persen. Karena mungkin menggunakan media sosial," ujarnya.

"Dari situ ya ada lintas negara juga karena memang ada orang lain yang di luar memanfaatkan orang-orang yang ada di Indonesia untuk melakukan kegiatan pinjol ilegal ini," lanjut Tongam.

Hingga saat ini kata dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kepolisian RI telah memblokir sebanyak 3.515 situs maupun aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal.

Baca juga: Mau Pinjam Dana ke Pinjol? Simak 4 Tips dari Satgas Waspada Investasi

Tongam mengatakan Kepolisian dan OJK mulai gencar melakukan penindakan pinjol ilegal, terlebih adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tongam mengakui, banyak kendala yang dialami untuk menindak para pelaku pinjol ilegal tersebut. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan pinjol ilegal.

"Kendala kita yang saat ini banyak memang banyak masyarakat yang tidak melaporkan kepada Kepolisian dengan adanya tindakan teror ini," ucapnya.

Ia yakin pihak Kepolisian mampu menyelesaikan kasus pinjol ilegal karena selain adanya teknologi pendeteksi yang canggih, bukti dan saksi dari masyarakat bakal menguatkan untuk memidanakan para penyelenggara pinjol ilegal tersebut.

"Kepolisian tentu dapat mendeteksi (lokasi pinjol ilegal) karena alatnya sudah canggih. Karena setiap pengaduan ini akan menjadi terang-benderang kalau ada peran masyarakat tentunya. Ada sebagai saksi, menjadikan kita kuat untuk menindak tindak pidana," ucapnya.

Adapun dalam sebulan terakhit, Kepolisian telah mengamankan 40 perusahaan pinjaman online ilegal.

Baca juga: Menkominfo: Tidak Ada Kompromi untuk Pinjol Ilegal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demi Pariwisata, Bupati Sumenep Rayu Maskapai Buka Penerbangan ke Daerahnya

Demi Pariwisata, Bupati Sumenep Rayu Maskapai Buka Penerbangan ke Daerahnya

Whats New
Cara Top Up DANA lewat Livin Mandiri dan ATM dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat Livin Mandiri dan ATM dengan Mudah

Spend Smart
BEI: Total Right Issue Mencapai Rp 22,8 Triliun hingga Mei 2023

BEI: Total Right Issue Mencapai Rp 22,8 Triliun hingga Mei 2023

Whats New
Paling Lambat 31 Desember 2026, Pengadilan Pajak Harus Sepenuhnya di Bawah MA

Paling Lambat 31 Desember 2026, Pengadilan Pajak Harus Sepenuhnya di Bawah MA

Whats New
Pada Triwulan Pertama 2023, Pelindo Multi Terminal Catat Kinerja Positif

Pada Triwulan Pertama 2023, Pelindo Multi Terminal Catat Kinerja Positif

Whats New
Bappenas Prediksi di 2045 RI Bakal jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak ke-6 di Dunia

Bappenas Prediksi di 2045 RI Bakal jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak ke-6 di Dunia

Whats New
Pembukaan Keran Ekspor Pasir Laut Dinilai hanya Pertimbangkan Kepentingan Bisnis

Pembukaan Keran Ekspor Pasir Laut Dinilai hanya Pertimbangkan Kepentingan Bisnis

Whats New
Luhut: Saya Suka dengan China karena Transfer Teknologinya

Luhut: Saya Suka dengan China karena Transfer Teknologinya

Whats New
Bappenas Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di Level 5 Persen

Bappenas Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di Level 5 Persen

Whats New
Bersiap IPO, VKTR Berencana Dukung Transportasi Bebas Emisi di IKN

Bersiap IPO, VKTR Berencana Dukung Transportasi Bebas Emisi di IKN

Whats New
Simak Perbedaan Asuransi Pendidikan dan Tabungan Pendidikan

Simak Perbedaan Asuransi Pendidikan dan Tabungan Pendidikan

Whats New
Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru

Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru

Whats New
Sandiaga Uno: Bali dan Bromo Paling Diminati Wisatawan Lokal saat Libur Panjang

Sandiaga Uno: Bali dan Bromo Paling Diminati Wisatawan Lokal saat Libur Panjang

Whats New
Pemerintah Setop Ekspor Mineral Mentah Mulai 10 Juni 2023

Pemerintah Setop Ekspor Mineral Mentah Mulai 10 Juni 2023

Whats New
5 Manfaat AI dalam Mengembangkan Skala Bisnis dan Melayani Konsumen

5 Manfaat AI dalam Mengembangkan Skala Bisnis dan Melayani Konsumen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+