Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Ruwetnya Urus Izin Pembangkit Listrik di Indonesia

Kompas.com - 16/10/2021, 16:11 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti proses perizinan terkait pembangkit listrik yang masih berbelit-belit.

Jokowi mengaku mendapatkan banyak keluhan terkait birokrasi yang berbelit ini. Untuk mengurus izin pembangkit listrik, Jokowi menyebut ada yang mengadu butuh waktu hingga 7 tahun.

Hal ini menjadi perhatian kepala negara agar proses yang berbelit ini tidak terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: BUMN Sakit Disuntik PMN, Jokowi Geram: Maaf, Terlalu Enak Sekali

“Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwetnya coba. Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin, meskipun namanya beda-beda,” ungkap Jokowi dikutip dari sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (16/10/2021).

“Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada,” sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Tak hanya mengulas mengenai banyaknya jenis perizinan, Jokowi juga menyoroti lamanya waktu perizinan yang selama ini terjadi.

“Waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Seperti ini yang harus dipangkas, nggak boleh misal di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi,” tegasnya.

Jokowi khawatir, ruwetnya proses perizinan di Indonesia akan berdampak pada iklim investasi. Menurutnya, hal ini akan berakibat pada menurunnya minat investasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Sentil PLN: Perizinan Bertele-tele, Ini Harus Dipangkas

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu. Sudah dari kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” keluh Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi mengapresiasi langkah Kementerian BUMN melakukan penggabungan sejumlah perusahaan pelat merah.

Hal ini menurutnya sesuai dengan yang dia perintahkan 7 tahun lalu, untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, dan mereorganisasi BUMN-BUMN yang menurut Jokowi jumlahnya terlalu banyak.

“Dan tadi udah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah pondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan juga baik,” bebernya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin membawa perusahaan BUMN go global. Ia ingin perusahaan pelat merah bersaing di kancah internasional dengan menggencarkan penataan model bisnis dan teknologi.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Kementerian BUMN: Pembengkakan Itu Wajar

“Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, distrubsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup saja. Nggak ada diselamatkan. Diselamatin gimana kalau sudah kayak gitu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan BUMN.

Menurutnya, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN.

Baca juga: Kata Jokowi, Jalanan RI Sudah Ramai dengan Mobil Listrik di 2024

“Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com