Apa Itu PPN: Definisi, Tarif, Pemungut, dan Objek Pajaknya

KOMPAS.com - PPN adalah pajak yang bisa dikatakan paling sering bersentuhan dengan masyarakat. Hampir semua barang terkena pajak PPN. PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Apa itu PPN?

PPN adalah pajak tak langsung

PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Regulasi PPN adalah diatur dalam dalam UU Nomor 6 Tahun 1983. Tarif PPN adalah ditetapkan 10 persen. 

Belakangan, pemerintah melakukan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021. 

Baca juga: Mengenal Pajak PPh dan Jenis-jenisnya

Dalam UU terbaru itu, tarif PPN adalah naik menjadi 11 persen, ketentuan ini mulai diberlakukan pada 1 April 2022. Lalu akan kembali naik menjadi 12 persen di 2024. Sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0 persen.  

Menurut pemerintah, tujuan kebijakan kenaikan PPN adalah untuk optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum

Pemungut PPN

PPN adalah pajak tak langsung. Artinya, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau pengecer. Meski sebenarnta, pihak yang berkewajiban membayar atau dikenakan PPN adalah pembeli atau konsumen akhir. 

PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PKP dalam PPN adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN kepada negara. 

Baca juga: Suami Istri Sama-sama Kerja, Lebih Baik Pisah atau Gabung NPWP?

Dengan ditetapkan menjadi PKP, pengusaha atau perusahaan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang dipungut, ada dua skema yakni pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Kementerian Keuangan saat ini mewajibkan PKP  untuk menggunakan faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif.

Wuling PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai yang saat ini ditetapkan sebesar 10 persen.

Karakteristtik PPN

Karakteristik Pemungutan PPN adalah sebagai berikut:

1. Pajak objektif

Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pajak

2. Pajak tidak langsung

secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang/jasa

3. Multi stage tax

dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir

4. Dipungut menggunakan faktur pajak

Sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN

5. Bersifat netral

PPN adalah dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi

6. Non-duplikasi

Karena dalam PPN adalah terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan

Baca juga: Cara Buat NPWP Online dari Handphone

Objek pajak PPN

Dikutip dari laman Kemneterian Keuangan, pengenaan PPN adalah diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor BKP
3. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Selain itu, secara khusus PPN adalah juga dikenakan atas:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Baca juga: Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Dokumentasi Humas Kementerian Perindustrian Apa itu PPN atau Pajak Pertambahan Nilai? PPN adalah jenis pajak tak langsung yang dipungut pengusaha PKP

Barang bebas PPN adalah

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
5. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang termasuk barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

Minyak mentah (crude oil);

1. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
2. panas bumi;
3. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
4. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
5. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Baca juga: Mengenal Pajak: Definisi, Manfaat, Fungsi, dan Jenis-jenisnya

Adapun yang tergolong barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

1. beras;
2. gabah;
3. jagung;
4. sagu;
5. kedelai;
6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
8. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Selanjutnya, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. jasa pelayanan kesehatan medik;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau catering

Itulah penjelasan lengkap terkait apa itu PPN. PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai dengan objek pajak dan pemungutnya sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. 

shutterstock Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat.

Baca juga: Apa Itu PPnBM: Definisi, Tarif, Perhitungan, dan Contohnya